malangtoday.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti nama Indra Kenz ketika rapat membahas polemik fasilitas dan hunian di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Rieke mengangkat persoalan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Senin, 28 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Rieke meminta Ditjen Pemasyarakatan menjelaskan data warga binaan secara lebih terbuka. Ia mempertanyakan alasan paparan pemerintah hanya mencantumkan nama Ferdy Sambo secara khusus.
Ditjen Pemasyarakatan sebelumnya menyampaikan pemeriksaan terhadap 55 warga binaan. Jumlah tersebut mencakup 21 warga binaan yang mengikuti kegiatan asimilasi, 33 warga binaan perkara tindak pidana korupsi, dan Ferdy Sambo dari kelompok perkara pidana umum.
Rieke kemudian meminta pemerintah mencantumkan nama warga binaan lain secara lengkap. Dalam pembahasan tersebut, ia ikut menyebut Harvey Moeis dan Indra Kenz.
Rieke Pertanyakan Nama Warga Binaan dalam Paparan
Rieke menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan Lapas Cibinong.
Ia mempertanyakan alasan Ditjen Pemasyarakatan hanya menampilkan Ferdy Sambo secara spesifik, sementara puluhan warga binaan lain hanya muncul sebagai angka dan kategori kasus.
Menurut Rieke, pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas agar publik memahami lingkup pemeriksaan yang tengah berjalan.
Rieke kemudian menyinggung Harvey Moeis serta Indra Kenz ketika membahas daftar warga binaan dan kebijakan pemasyarakatan.
Namun, penyebutan nama Indra Kenz dalam rapat tidak serta-merta membuktikan bahwa ia menempati bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman. Rieke mengangkat nama tersebut ketika mempertanyakan transparansi pemeriksaan dan proses pembebasan bersyarat.
Pembebasan Bersyarat Indra Kenz Ikut Jadi Sorotan
Perhatian Rieke kemudian beralih kepada pembebasan bersyarat Indra Kenz.
Rieke mempertanyakan kebijakan tersebut karena Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Waktu tersebut berdekatan dengan munculnya polemik mengenai kondisi Lapas Cibinong.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan proses asesmen yang menjadi dasar pemberian pembebasan bersyarat.
Rieke juga mengingatkan bahwa perkara Indra Kenz berkaitan dengan kasus investasi melalui platform Binomo yang melibatkan banyak korban.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan proses penilaian yang mendasari keputusan tersebut secara transparan.
Sorotan Rieke tidak hanya berfokus pada hak pembebasan bersyarat. Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan tuntutan transparansi dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan.
Polemik Hunian Lapas Cibinong Berawal dari Sidak Ombudsman
Polemik Lapas Cibinong mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, tim Ombudsman melihat sejumlah bangunan yang menyerupai rumah atau homestay di kawasan lapas.
Ombudsman juga melihat fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, kamar tidur, dan sejumlah kendaraan di sekitar kawasan tersebut.
Ombudsman kemudian menyampaikan dugaan keberadaan “kluster mewah” serta persoalan keamanan di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Temuan tersebut memicu perhatian publik dan mendorong pemerintah melakukan pemeriksaan internal.
Ditjen Pemasyarakatan kemudian memeriksa puluhan warga binaan dan pegawai untuk mencari penjelasan mengenai penggunaan bangunan serta berbagai fasilitas di kawasan lapas.
Ditjenpas Periksa 90 Orang
Dalam perkembangan pemeriksaan, Ditjen Pemasyarakatan menyampaikan bahwa tim telah memeriksa total 90 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 55 warga binaan dan 35 pegawai.
Pemerintah juga menonaktifkan lima pejabat Lapas Cibinong selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah tersebut bertujuan memberi ruang bagi tim untuk mendalami berbagai temuan secara menyeluruh.
Selain memeriksa orang-orang yang berkaitan dengan lokasi tersebut, tim juga mengecek bangunan dan sejumlah area yang masuk dalam sorotan Ombudsman.
Ditjen Pemasyarakatan menegaskan bahwa proses investigasi masih berjalan. Karena itu, pemerintah belum memberikan kesimpulan akhir mengenai seluruh temuan tersebut.
13 Rumah Dinas Belum Masuk SIMAK BMN
Rapat Komisi XIII DPR juga mengungkap persoalan administrasi bangunan di kawasan Lapas Cibinong.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menjelaskan bahwa kawasan tersebut memiliki 16 unit rumah dinas atau mess pegawai.
Namun, sistem SIMAK BMN baru mencatat tiga unit.
Sementara itu, 13 bangunan lain yang berada di kawasan bantaran Sungai Ciliwung belum masuk dalam pencatatan SIMAK BMN. Ditjen Pemasyarakatan masih mendalami aspek administrasi, status aset, dan penggunaannya.
Informasi tersebut ikut memperluas pembahasan Komisi XIII DPR.
Rapat tidak lagi hanya membahas fasilitas yang terlihat mewah. Para anggota DPR juga menyoroti tata kelola aset, pengawasan petugas, penggunaan kawasan, serta sistem pengelolaan warga binaan.
Rieke Dorong Audit Menyeluruh Lapas Cibinong
Rieke menilai persoalan Lapas Cibinong menyangkut aspek yang lebih luas daripada bentuk bangunan.
Ia meminta pemerintah melihat persoalan tersebut dari sisi integritas sistem pemasyarakatan.
Rieke mendorong audit terhadap pembangunan aset, kapasitas hunian, tata ruang, keamanan, serta aktivitas warga binaan. Ia juga meminta pemerintah memberikan data yang jelas mengenai penghuni dan penggunaan berbagai fasilitas di kawasan tersebut.
Sorotan itu menjadi semakin penting karena Lapas Cibinong menghadapi persoalan kapasitas.
Data yang muncul dalam rapat menyebut kapasitas lapas mencapai 845 orang, sedangkan jumlah warga binaan mencapai 1.827 orang per 27 September 2026. Angka tersebut menunjukkan tingkat hunian sekitar 216 persen dari kapasitas.
Kondisi tersebut membuat persoalan fasilitas dan pembagian ruang hunian mendapat perhatian lebih besar.
Nama Indra Kenz Muncul dalam Isu Transparansi
Momen Rieke menyebut Indra Kenz akhirnya menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dalam rapat tersebut.
Rieke tidak hanya mempertanyakan nama-nama warga binaan yang masuk dalam pemeriksaan. Ia juga meminta kejelasan mengenai proses pembebasan bersyarat Indra Kenz.
Menurut Rieke, pemerintah perlu memastikan setiap warga binaan memperoleh perlakuan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sama.
Pertanyaan tersebut kemudian memperluas polemik Lapas Cibinong dari persoalan bangunan menjadi pembahasan mengenai transparansi, asesmen warga binaan, pengelolaan aset, hingga mekanisme pembebasan bersyarat.
Komisi XIII DPR pun meminta Ditjen Pemasyarakatan terus melakukan pendalaman.
Sementara itu, hasil pemeriksaan pemerintah masih bersifat sementara. Publik masih menunggu penjelasan lengkap mengenai status bangunan, penggunaan fasilitas, pihak-pihak yang terkait, serta hasil evaluasi terhadap tata kelola Lapas Cibinong.
Rapat tersebut menunjukkan bahwa polemik Lapas Cibinong tidak berhenti pada persoalan hunian yang terlihat mewah.
Pembahasan kini mencakup pengelolaan aset negara, pengawasan petugas, keterbukaan data warga binaan, serta mekanisme pemberian hak pemasyarakatan.
Dalam konteks itulah Rieke membawa nama Indra Kenz ke dalam pembahasan dan meminta pemerintah menjelaskan proses pembebasan bersyarat secara terbuka.
