Anggaran Pendidikan 2027 Dikunci Rp824 Triliun, Program Prioritas Diperkuat

malangtoday.id – Pemerintah bersama DPR RI mengunci anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun melalui APBN 2027. Angka tersebut menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama belanja negara pada tahun mendatang.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 29 September 2026. Pemerintah melihat anggaran pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Angka final Rp824 triliun mengalami perubahan dari rancangan awal pemerintah. Dalam RAPBN 2027, pemerintah sebelumnya merancang anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Angka rancangan itu naik 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp720,8 triliun.

Setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan APBN, nilai anggaran pendidikan kemudian mencapai Rp824 triliun. Dengan demikian, angka Rp824 triliun mencerminkan postur final APBN 2027 yang pemerintah dan DPR sepakati pada akhir September 2026.

Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp824 Triliun

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah juga menjaga porsi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi yang mengharuskan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

Dana Rp824 triliun tersebut tidak hanya mendukung kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut ke berbagai program yang menyentuh siswa, mahasiswa, guru, sekolah, madrasah hingga pengembangan fasilitas pendidikan.

Program Indonesia Pintar atau PIP tetap menjadi salah satu instrumen penting. Pemerintah memakai program tersebut untuk membantu siswa agar tetap memperoleh akses pendidikan.

Pemerintah juga melanjutkan KIP Kuliah untuk membantu mahasiswa. Program tersebut membuka kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Selain bantuan langsung kepada peserta didik, pemerintah menaruh perhatian pada kondisi fasilitas pendidikan. Pemerintah memasukkan renovasi sekolah dan madrasah sebagai salah satu agenda penggunaan anggaran pendidikan 2027.

PIP dan KIP Kuliah Tetap Jadi Prioritas

Pada rancangan awal RAPBN 2027, pemerintah menyiapkan PIP untuk sekitar 22,1 juta siswa. Pemerintah juga menargetkan KIP Kuliah menjangkau sekitar 1,1 juta mahasiswa.

Dua program tersebut memegang peran besar dalam menjaga akses pendidikan. Bantuan pendidikan dapat membantu keluarga mengurangi beban pengeluaran sekolah maupun perguruan tinggi.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Dalam rancangan awal 2027, pemerintah menargetkan BOS menjangkau sekitar 54,2 juta siswa.

Anggaran pendidikan juga menyentuh kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah merancang berbagai dukungan untuk guru, termasuk tunjangan dan program peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan jumlah peserta didik. Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem pendidikan melalui tenaga pengajar dan fasilitas belajar.

Renovasi Sekolah Masuk Agenda Besar 2027

Kondisi sarana pendidikan juga mendapat perhatian dalam rencana belanja 2027. Dalam RAPBN sebelumnya, pemerintah menargetkan renovasi sekitar 12.215 sekolah dan madrasah dengan anggaran sekitar Rp18,2 triliun.

Renovasi tersebut memiliki peran penting karena kualitas ruang kelas ikut memengaruhi kegiatan belajar. Sekolah memerlukan ruang aman, nyaman, sanitasi yang layak serta fasilitas pendukung yang memadai.

Kemendikdasmen juga memperoleh penyesuaian pagu anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun. Komisi X DPR RI menyetujui angka tersebut pada September 2026 setelah pemerintah menambahkan anggaran Rp28 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun.

Pemerintah mengarahkan tambahan ruang anggaran tersebut untuk mendukung sejumlah program prioritas pendidikan.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Berlanjut

Pemerintah juga melanjutkan pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Dua program tersebut menjadi bagian dari agenda pendidikan pemerintah pada 2027.

Dalam rancangan awal, pemerintah merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat serta operasional 166 Sekolah Rakyat. Pemerintah juga memasukkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda dalam agenda pendidikan 2027.

Program Sekolah Rakyat menyasar perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Sementara itu, Sekolah Unggul Garuda berfokus pada pengembangan sekolah dengan kualitas pendidikan yang lebih kuat.

Pemerintah juga terus mengembangkan digitalisasi pembelajaran. Kemendikdasmen menyiapkan program yang memperluas pemanfaatan teknologi dalam proses belajar sekaligus meningkatkan akses terhadap sumber pembelajaran berkualitas.

Pemerintah Ingin Setiap Rupiah Memberikan Dampak

Besarnya anggaran pendidikan membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas belanja. Nominal yang besar belum otomatis meningkatkan kualitas pendidikan apabila program tidak menyentuh kebutuhan peserta didik dan sekolah.

Sejumlah anggota DPR juga menyoroti masalah tersebut saat pemerintah membahas RAPBN 2027. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menekankan pentingnya memastikan anggaran benar-benar mendukung sekolah, perguruan tinggi, tenaga pendidik, peserta didik dan mutu pembelajaran.

Pemerintah sendiri ingin meningkatkan manfaat dari keseluruhan anggaran tersebut. Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan Presiden meminta pemerintah menyiapkan rancangan besar program pendidikan 2027 agar anggaran ratusan triliun rupiah menghasilkan manfaat maksimal.

Karena itu, tantangan pendidikan 2027 tidak hanya terletak pada besarnya anggaran. Pemerintah perlu menjaga ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program dan pemerataan manfaat.

APBN 2027 Membuka Ruang Lebih Besar bagi Pendidikan

Keputusan pemerintah dan DPR mengalokasikan Rp824 triliun memberikan ruang fiskal besar bagi sektor pendidikan. Anggaran tersebut dapat mendukung bantuan peserta didik, kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Pemerintah sekarang menghadapi tahap yang lebih menentukan, yakni memastikan anggaran menghasilkan manfaat nyata.

PIP dan KIP Kuliah perlu menjangkau penerima yang tepat. Program renovasi perlu memperbaiki sekolah yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda dan program digitalisasi memberikan hasil yang terukur.