Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyuarakan keheranannya ketika KPK meminta dia membuat laporan formal terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat WHOOSH. Ia menegaskan bahwa bila lembaga penegak hukum telah menerima indikasi, pihaknya seharusnya langsung menyelidiki, bukan menunggu laporan. Sementara itu, KPK menjelaskan bahwa lembaga ini tetap terbuka menerima informasi awal dan mendalami data sebelum mengambil langkah resmi.
Kronologi Singkat
Mahfud MD mengungkap adanya selisih mencolok antara angka biaya per kilometer proyek WHOOSH di Indonesia dan angka nasional di China. Dia menyebut biaya per km di Indonesia mencapai US$ 52 juta, sedangkan di China hanya sekitar US$ 17-18 juta.
Kemudian KPK melalui juru bicara Budi Prasetyo menyatakan telah menerima informasi tersebut dan terbuka untuk menganalisis data awal yang disampaikan.
Ketika KPK mendorong Mahfud agar membuat laporan, ia merespons bahwa “panggil saja saya, saya punya rekaman sumbernya” karena menurutnya informasi itu bersumber dari tayangan televisi dan bukan hasil investigasi pribadinya.
Pernyataan Mahfud MD
Mahfud jelas menyatakan bahwa prosedur yang diminta KPK “agak aneh”. Dia menyebut:
“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark-up WHOOSH. Dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan minta laporan.”
Ia juga menjelaskan bahwa ia bukanlah sumber utama informasi tetapi hanya mengangkat diskusi publik yang telah tayang di televisi dan podcastnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyarankan langkah sederhana: Panggil lembaga penyiar (sebagai contoh NusantaraTV) serta narasumber guna dimintai keterangan, dibanding meminta dirinya membuat laporan formal.
Respon KPK
KPK melalui Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaganya mengandalkan dua mekanisme penanganan perkara: laporan masyarakat maupun penyelidikan proaktif/“case building”.
Ia menegaskan bahwa KPK sangat menghargai peran masyarakat atau tokoh publik yang menyampaikan informasi. Sekaligus ia menekankan bahwa hingga kini belum ada panggilan resmi terhadap Mahfud karena lembaganya menunggu data dan informasi awal yang valid untuk dianalisis terlebih dahulu.
Budi juga menyatakan bahwa apabila Mahfud ataupun pihak lain menyerahkan dokumen atau rekaman terkait dugaan mark-up proyek WHOOSH, KPK akan mempelajarinya dan menilai apakah terbentuk dasar untuk penyidikan.
Implikasi dan Sorotan Publik
Kasus ini menarik perhatian publik karena proyek WHOOSH merupakan salah satu proyek strategis nasional yang melibatkan investasi besar dan konektivitas tinggi. Jika dugaan mark-up terbukti, maka kerugian negara dan implikasi politik-hukum bisa sangat nyata.
Mahfud sebagai figur publik dan mantan pejabat tinggi memberikan tekanan agar proses penegakan hukum berjalan cepat dan transparan. Sementara KPK sebagai lembaga antikorupsi berada di posisi mencoba menyeimbangkan antara penerimaan informasi dan pemenuhan prosedur.
Tantangan Hukum dan Prosedural
-
Prosedur: Apakah sejak adanya informasi publik tentang indikasi korupsi, KPK dapat langsung menyelidiki tanpa laporan resmi? Mahfud menganggap ya. KPK menjelaskan bahwa kedua mekanisme berlaku.
-
Validitas data: Informasi yang Mahfud sampaikan berasal dari siaran televisi dan podcast, bukan investigasi internal. KPK harus mengecek kebenaran faktual dan legalitas bukti tersebut.
-
Tugas lembaga: Proyek sebanyak WHOOSH melibatkan banyak stakeholder—pemerintah, swasta, konsultan internasional—maka penelusuran aliran dana, pelaksanaan kontrak, dan evaluasi biaya menjadi kompleks.
-
Tanggung jawab tokoh publik: Mahfud memilih untuk bersikap sebagai penyampai informasi dan menolak menjadi pelapor resmi. Praktik seperti ini menimbulkan pertanyaan mekanisme yang harus dijalani oleh tokoh publik jika ingin berkontribusi dalam penegakan hukum.
Langkah ke Depan
Agar kasus ini berkembang ke arah tuntutan hukum atau penyelidikan resmi, maka beberapa langkah harus segera dilaksanakan:
-
Mahfud dan pihak yang memiliki rekaman atau data awal harus menyerahkan bukti ke KPK.
-
KPK bisa menetapkan status klarifikasi, memanggil pihak terkait (sebagai saksi) dan menilai apakah unsur tindak pidana korupsi terpenuhi.
-
Publik menuntut transparansi: bila ada penggelembungan biaya hingga hampir tiga kali lipat, publik berhak tahu sejauh mana kerugian negara dan siapa pihak yang bertanggung-jawab.
-
Media massa dan lembaga pengawas anggaran perlu melakukan audit sosial agar proyek strategis seperti WHOOSH tidak menjadi ladang mark-up dan kebocoran.
-
Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan proyek besar, termasuk benchmark internasional yang menjadi tolok ukur biaya wajar. Mahfud merujuk pada tarif biaya di China sebagai perbandingan.
Kesimpulan
Kasus ini membawa dua figur besar ke dalam satu sorotan: Mahfud MD sebagai pemberi informasi dan KPK sebagai lembaga yang menerima serta memproses. Mahfud menolak skenario di mana ia hanya diminta “melapor”, karena menurutnya prosedur penegakan hukum memungkinkan KPK bergerak langsung. KPK tetap terbuka namun menegaskan bahwa prosedur dan telaah awal perlu dilakukan sebelum panggilan resmi.
