Purbaya Buka Suara Usai Prabowo Copot dari Menkeu, Pergantian Terjadi Setelah Rombak Pejabat Kemenkeu

malangtoday.id – Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto mencopotnya dari posisi Menteri Keuangan. Pergantian tersebut langsung menarik perhatian karena terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Presiden Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara pada Senin, 14 September 2026. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia.
Purbaya mengaku merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Namun, ia juga mengakui bahwa dirinya sudah memiliki firasat mengenai kemungkinan pergantian jabatan.
Purbaya menerima kabar pergantian melalui sambungan telepon. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun memimpin kementerian tersebut.
Purbaya Rombak Ratusan Pejabat Kemenkeu Sebelum Lengser
Pergantian Purbaya menjadi sorotan karena waktunya berdekatan dengan perombakan besar di internal Kementerian Keuangan.
Pada Kamis, 10 September 2026, Purbaya merombak ratusan pejabat Kemenkeu. Langkah tersebut menyentuh sekitar 50 pejabat eselon II dan sekitar 350 pejabat eselon III.
Purbaya melakukan penyegaran pada berbagai posisi. Perubahan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta sejumlah jabatan pada unit organisasi non-eselon.
Purbaya menilai perubahan susunan pejabat sebagai langkah penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ia ingin Kemenkeu bergerak lebih cepat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Ia juga meminta jajaran Kemenkeu memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban masyarakat. Selain itu, Purbaya ingin pemerintah meningkatkan efektivitas belanja dan memperbaiki sistem perpajakan.
Purbaya tetap menekankan disiplin fiskal dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Purbaya Bantah Isu Jual Beli Jabatan Rp100 Miliar
Perombakan besar itu juga memunculkan berbagai rumor. Salah satu isu yang ramai beredar melalui media sosial menuduh Purbaya memperoleh Rp100 miliar dari praktik jual beli jabatan.
Purbaya langsung membantah tuduhan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memilih pejabat berdasarkan profesionalisme. Purbaya juga menjelaskan bahwa banyak pihak terlibat dalam proses penentuan pejabat.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan pejabat eselon I ikut memberikan penilaian terhadap calon pejabat. Purbaya juga melakukan penilaian langsung untuk mengetahui kemampuan setiap orang.
Ia menempatkan integritas sebagai faktor utama dalam menentukan seseorang untuk memegang jabatan strategis.
Purbaya juga menilai rotasi dan promosi sebagai hal yang normal dalam sebuah organisasi. Menurutnya, Kemenkeu perlu memberikan kesempatan kepada pegawai berkualitas untuk memegang tanggung jawab lebih besar.
Muncul Spekulasi soal Masalah Internal Kemenkeu
Keputusan Prabowo mencopot Purbaya kemudian memunculkan berbagai spekulasi.
Sejumlah laporan mengaitkan pergantian tersebut dengan dinamika internal Kementerian Keuangan. Perombakan ratusan pejabat menjadi salah satu isu yang ikut menarik perhatian.
Namun, pemerintah belum menyatakan bahwa perombakan pejabat menjadi alasan resmi pencopotan Purbaya.
Suahasil Nazara juga menepis kabar mengenai masalah internal setelah Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menteri Keuangan. Suahasil mengatakan kondisi internal kementerian tetap aman.
Karena itu, publik perlu memisahkan fakta resmi dengan spekulasi yang berkembang.
Faktanya, Purbaya melakukan perombakan besar pada 10 September 2026. Empat hari kemudian, Presiden Prabowo mengganti Purbaya dan menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan.
Jarak waktu yang sangat dekat antara dua peristiwa tersebut membuat publik terus membahas hubungan keduanya.
Purbaya Akui Kecewa tetapi Sudah Menduga Pergantian
Setelah kehilangan jabatan Menteri Keuangan, Purbaya akhirnya mengungkapkan perasaannya.
Ia mengakui kekecewaan atas keputusan tersebut. Meski begitu, Purbaya mengatakan dirinya sudah memperkirakan kemungkinan pergantian.
Purbaya juga mengakui bahwa selama memimpin Kemenkeu, ia memiliki sejumlah perbedaan pandangan dengan pejabat lain. Namun, ia tetap merasa memiliki arah kebijakan yang sejalan dengan Presiden Prabowo.
Purbaya terkenal memiliki gaya komunikasi yang terbuka dan lugas. Selama menjabat, ia juga mendorong berbagai kebijakan yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun, pemerintah menghadapi tekanan besar dari sisi fiskal, pasar keuangan, nilai tukar, hingga kepercayaan investor.
Pergantian Menteri Keuangan akhirnya membuka babak baru bagi pengelolaan fiskal Indonesia.
Suahasil Nazara Kini Pegang Kendali Kementerian Keuangan
Presiden Prabowo memilih Suahasil Nazara untuk melanjutkan kepemimpinan Kementerian Keuangan.
Suahasil bukan nama baru dalam dunia kebijakan fiskal. Ia sudah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan memiliki pengalaman panjang dalam merancang kebijakan ekonomi.
Setelah menerima jabatan baru, Suahasil menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.
Ia juga menghadapi tugas besar untuk menjaga defisit anggaran agar tetap berada dalam batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto. Pada saat bersamaan, pemerintah tetap menjalankan berbagai program prioritas Presiden Prabowo.
Pasar juga akan memperhatikan langkah Suahasil dalam menjaga kepercayaan investor dan memastikan konsistensi kebijakan ekonomi.
Pergantian Purbaya Jadi Sorotan Besar
Pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan tidak hanya menjadi pergantian biasa dalam kabinet.
Momentum perombakan ratusan pejabat Kemenkeu membuat keputusan tersebut semakin menarik perhatian publik.
Purbaya merombak jajaran kementerian pada 10 September. Empat hari kemudian, Prabowo menggantinya dengan Suahasil Nazara.
Purbaya sendiri tidak menutupi kekecewaannya. Namun, ia mengaku sudah menduga kemungkinan tersebut.
Kini Suahasil menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kepercayaan pasar, serta menjalankan program ekonomi pemerintah.




