malangtoday.id – Kasus kekerasan yang melibatkan senior dan junior kembali menarik perhatian publik. Kali ini, kematian Serda Ahmad Muzammil Farisa memunculkan pertanyaan besar tentang pola pembinaan prajurit.
Serda Ahmad meninggal pada 10 September 2026. Keluarga menduga empat senior melakukan kekerasan terhadapnya. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara kemudian menahan empat prajurit yang terkait dengan perkara tersebut.
TNI AU menjelaskan bahwa Serda Ahmad mengalami rangkaian pembinaan yang melampaui batas. Institusi itu juga menyatakan komitmen untuk mengungkap seluruh fakta melalui pemeriksaan saksi dan bukti.
Kasus tersebut kembali membuka perdebatan lama. Mengapa kekerasan antara senior dan junior masih muncul dalam lingkungan yang menjunjung disiplin dan profesionalisme?
Senioritas Seharusnya Tidak Melahirkan Kekerasan
Militer memiliki struktur komando yang kuat. Setiap prajurit harus memahami pangkat, jabatan, tugas, dan rantai komando.
Struktur itu memiliki fungsi penting. Komando membantu prajurit mengambil keputusan secara cepat dalam situasi kritis. Disiplin juga menjaga kesatuan saat prajurit menjalankan tugas.
Namun, masalah muncul ketika seseorang mencampurkan kewenangan dengan senioritas pribadi.
Seorang senior mungkin merasa memiliki hak lebih besar karena masa tugasnya lebih panjang. Dalam kondisi tertentu, anggapan itu dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat.
Senior kemudian merasa berhak menghukum junior secara langsung. Junior juga mungkin merasa tidak memiliki ruang untuk menolak.
Pola seperti inilah yang perlu mendapat perhatian serius.
Disiplin tidak sama dengan kekerasan. Pembinaan juga tidak membutuhkan pukulan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan yang membahayakan keselamatan prajurit.
Kasus Serda Ahmad Kembali Membuka Persoalan Lama
Kematian Serda Ahmad bukan kasus pertama yang memunculkan sorotan tentang hubungan senior dan junior.
Pada Agustus 2025, Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggal setelah mengalami kekerasan dalam rangkaian pembinaan di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
TNI AD kemudian menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka dalam perkara tersebut. TNI AD juga mengakui bahwa rangkaian pembinaan berlangsung dalam beberapa waktu.
Rentang waktu antara kasus Prada Lucky dan Serda Ahmad menunjukkan persoalan yang perlu mendapat evaluasi lebih luas.
Institusi tentu dapat menghukum pelaku setiap kali kasus muncul. Namun, hukuman terhadap pelaku saja belum tentu memutus mata rantai kekerasan.
TNI juga perlu mencari faktor yang membuat praktik tersebut kembali muncul.
Budaya Hierarki Bisa Membentuk Relasi Kuasa
Hubungan senior dan junior menciptakan perbedaan posisi yang jelas. Dalam sistem militer, kondisi tersebut sebenarnya normal.
Masalah muncul ketika seseorang menggunakan posisi senior untuk membangun dominasi pribadi.
Senior mungkin meminta junior mengerjakan sesuatu di luar tugas resmi. Senior juga dapat menggunakan tekanan untuk memastikan junior selalu patuh.
Ketika lingkungan menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang biasa, praktik serupa dapat bertahan dalam waktu lama.
Junior yang pernah menerima perlakuan keras juga berpotensi mengulangi pola yang sama setelah menjadi senior.
Ia mungkin menganggap kekerasan sebagai bagian dari proses pembentukan mental. Pemikiran seperti itu menciptakan siklus baru.
Karena itu, TNI perlu memutus anggapan bahwa kekerasan mampu membentuk prajurit yang kuat.
Latihan keras memiliki tujuan, prosedur, pengawasan, dan batas keselamatan. Kekerasan pribadi tidak memiliki dasar yang sama.
Istilah Pembinaan Tidak Boleh Menjadi Pembenaran
Kasus kekerasan dalam lingkungan militer sering berkaitan dengan istilah pembinaan.
Pembinaan sebenarnya memiliki tujuan positif. Atasan dapat memperbaiki disiplin, meningkatkan kemampuan fisik, serta membangun tanggung jawab prajurit.
Namun, setiap proses harus mengikuti aturan.
Seorang senior tidak dapat mengubah pembinaan menjadi hukuman pribadi karena merasa kesal. Kesalahan kecil juga tidak membenarkan serangan fisik.
Kasus Serda Ahmad memberikan contoh tentang pentingnya batas tersebut.
Keluarga menyebut persoalan pesanan makanan sebagai awal rangkaian kejadian. Informasi itu masih masuk dalam proses pemeriksaan pihak berwenang.
Jika masalah sederhana dapat berkembang menjadi kekerasan serius, institusi perlu mengevaluasi cara prajurit memahami kekuasaan dan senioritas.
Junior Bisa Mengalami Kesulitan untuk Melapor
Relasi pangkat juga dapat membuat junior menghadapi dilema.
Junior mungkin takut melapor karena senior memiliki posisi lebih kuat. Ia juga dapat khawatir terhadap tekanan sosial dari lingkungan satuan.
Situasi itu semakin rumit ketika kekerasan melibatkan beberapa orang.
Korban dapat merasa sendirian. Sementara itu, rekan lain mungkin takut memberikan bantuan karena tidak ingin menghadapi senior.
Karena itu, sistem pelaporan harus memberikan perlindungan nyata.
Prajurit harus memiliki jalur aman untuk menyampaikan ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Komandan juga harus merespons laporan sejak tanda awal muncul.
Langkah cepat dapat mencegah persoalan berkembang menjadi tragedi.
Komandan Memegang Peran Penting
Komandan satuan memegang tanggung jawab besar dalam membangun budaya organisasi.
Pengawasan juga harus menyentuh asrama, tempat latihan, dan ruang interaksi informal.
Banyak persoalan senioritas dapat muncul ketika atasan tidak melihat interaksi sehari-hari.
Karena itu, komandan perlu mengenali perubahan perilaku anggota. Mereka juga harus memperhatikan keluhan, kondisi fisik, serta hubungan antarprajurit.
Tindakan pencegahan jauh lebih penting daripada respons setelah muncul korban.
Hukuman Tegas Bisa Memberikan Efek Pencegahan
Penegakan hukum memegang peran penting dalam memutus budaya kekerasan.
Prajurit harus mengetahui konsekuensi ketika mereka menggunakan senioritas untuk melakukan kekerasan.
Puspomau kini menahan empat prajurit terkait kasus Serda Ahmad. Komisi I DPR juga meminta TNI AU menangani perkara itu secara tuntas dan menegaskan bahwa disiplin tidak identik dengan kekerasan.
Transparansi juga memiliki peran penting.
Keterbukaan dapat meningkatkan kepercayaan keluarga korban dan masyarakat. Selain itu, transparansi menunjukkan bahwa institusi tidak melindungi anggota yang melanggar hukum.
TNI dapat menggunakan setiap kasus sebagai momentum evaluasi.
TNI Perlu Memutus Rantai Kekerasan dari Hulunya
Menghentikan kekerasan senior-junior membutuhkan lebih dari sekadar hukuman.
TNI perlu memperkuat pendidikan kepemimpinan sejak tahap awal. Prajurit harus memahami perbedaan antara ketegasan, disiplin, pembinaan, dan kekerasan.
Institusi juga perlu memperkuat pengawasan terhadap proses pembinaan.
Setiap satuan dapat membangun mekanisme evaluasi berkala. Prajurit junior juga harus mempunyai akses terhadap saluran pengaduan yang aman.
