malangtoday.id – Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi kembali menarik perhatian masyarakat pada September 2026. Antrean kendaraan muncul di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kondisi tersebut terutama menyangkut Pertalite dan Biosolar.
Situasi paling mencolok muncul di Makassar dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan. Antrean kendaraan bahkan sempat memanjang hingga mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah daerah kemudian mengambil langkah khusus untuk mengendalikan antrean.
Fenomena serupa juga muncul di beberapa daerah Sumatra. Riau bahkan mengajukan tambahan kuota Pertalite dan Biosolar setelah melihat peningkatan kebutuhan masyarakat.
Namun, persoalan BBM subsidi kali ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok nasional. Perubahan perilaku konsumen, kuota daerah, kemampuan distribusi, dan perbedaan harga ikut memengaruhi kondisi di lapangan.
Masyarakat Mulai Beralih ke BBM Bersubsidi
Salah satu faktor terbesar berasal dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga minyak dunia mendorong harga BBM nonsubsidi menghadapi tekanan.
Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi membuat sebagian konsumen mempertimbangkan kembali pengeluaran mereka. Konsumen yang sebelumnya memakai Pertamax, Dexlite, atau produk nonsubsidi lain mulai memilih produk yang lebih murah.
Perubahan tersebut langsung meningkatkan konsumsi Pertalite dan Biosolar.
Pertamina juga melihat pergeseran konsumsi tersebut sebagai salah satu faktor utama antrean di SPBU. Perusahaan menyatakan stok tersedia, tetapi perubahan permintaan berlangsung cepat sehingga distribusi perlu menyesuaikan kondisi baru.
Ketika ribuan konsumen mengambil keputusan serupa dalam waktu berdekatan, SPBU menerima tekanan yang jauh lebih besar. Pasokan harian yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan normal akhirnya lebih cepat habis.
Kuota BBM Harus Mengikuti Perubahan Konsumsi
Pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi melalui kuota karena negara menanggung sebagian beban harganya. Sistem tersebut bertujuan menjaga subsidi agar tetap terkendali sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses.
Masalah muncul ketika konsumsi aktual tumbuh lebih cepat daripada proyeksi awal.
SPBU dapat menghadapi kekurangan pasokan harian meskipun stok nasional masih tersedia. Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara ketersediaan nasional dengan ketersediaan produk pada tingkat SPBU.
Riau menjadi salah satu contoh. Pemerintah daerah mengajukan tambahan kuota sebesar 99.700 kiloliter untuk Biosolar dan 99.556 kiloliter untuk Pertalite guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menyesuaikan proyeksi kebutuhan ketika konsumsi masyarakat berubah.
Distribusi BBM Menghadapi Tekanan
Ketersediaan stok di terminal tidak otomatis membuat seluruh SPBU menerima BBM pada waktu yang sama.
Pertamina harus mengangkut BBM menggunakan armada distribusi menuju berbagai daerah. Jarak, kondisi jalan, kapasitas tangki SPBU, jumlah kendaraan pengangkut, dan lonjakan permintaan dapat memengaruhi kecepatan pengiriman.
Ketika satu SPBU mengalami antrean panjang, konsumen juga sering berpindah ke SPBU lain. Pola tersebut menciptakan lonjakan permintaan baru.
Akibatnya, gangguan pada satu titik bisa berkembang menjadi antrean di beberapa lokasi.
Karena itu, operator perlu mempercepat suplai sekaligus meningkatkan frekuensi pengiriman. Pertamina mengambil langkah tersebut di Makassar dengan menambah pasokan dan memperpanjang jam pelayanan SPBU.
Harga Minyak Dunia Ikut Memberikan Tekanan
Gejolak harga minyak dunia juga memberi pengaruh besar terhadap kondisi energi Indonesia.
Indonesia masih membutuhkan pasokan minyak dari pasar global. Ketika harga minyak internasional melonjak, pemerintah dan perusahaan energi harus menanggung biaya lebih tinggi.
Namun, pemerintah memilih mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi energi global.
Kebijakan harga tetap tentu membantu masyarakat. Namun, harga yang lebih murah juga meningkatkan daya tarik BBM subsidi saat harga produk nonsubsidi menghadapi tekanan.
Situasi tersebut kemudian mendorong lebih banyak konsumen berpindah ke Pertalite atau Biosolar.
Antrean Panjang Bisa Mendorong Panic Buying
Informasi mengenai kelangkaan juga dapat memengaruhi perilaku konsumen.
Ketika masyarakat melihat antrean panjang atau membaca kabar mengenai BBM yang mulai sulit ditemukan, sebagian pengendara memilih mengisi tangki lebih cepat. Mereka bahkan mengisi bahan bakar meskipun persediaan kendaraan masih cukup.
Perilaku tersebut dapat menciptakan lonjakan permintaan dalam waktu singkat.
Semakin panjang antrean, semakin besar pula kekhawatiran masyarakat. Kondisi ini menciptakan efek berantai. Konsumen datang lebih cepat, SPBU menghabiskan stok lebih cepat, lalu antrean kembali bertambah.
Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu menyampaikan informasi mengenai stok serta distribusi secara terbuka dan konsisten.
Pengawasan BBM Bersubsidi Tetap Menjadi Tantangan
Masalah lain muncul dari potensi penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai sasaran.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kendaraan atau konsumen yang berhak benar-benar menerima manfaat subsidi. Pengawasan menjadi semakin penting ketika permintaan meningkat.
Beberapa pemerintah daerah juga menemukan praktik penggunaan tangki kendaraan yang telah mengalami modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Praktik semacam itu dapat mengurangi kesempatan konsumen lain mendapatkan BBM subsidi.
Pemerintah daerah bersama aparat dan pengelola SPBU perlu memperketat pengawasan tanpa menghambat konsumen yang memang berhak.
Digitalisasi transaksi melalui sistem identifikasi kendaraan juga dapat membantu pemerintah membaca pola konsumsi secara lebih akurat.
Pemerintah Mulai Mengambil Langkah Pengendalian
Pemerintah daerah mulai menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi antrean.
Sulawesi Selatan, misalnya, menjalankan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite dan Solar pada periode 13 hingga 20 September 2026. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar SPBU.
Pertamina juga meningkatkan suplai ke sejumlah titik yang mengalami lonjakan konsumsi. Langkah tersebut penting karena masalah saat ini tidak hanya membutuhkan tambahan stok, tetapi juga distribusi yang lebih cepat.
Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperbarui perhitungan kebutuhan BBM berdasarkan pola konsumsi terbaru.
Kelangkaan BBM Bersubsidi Membutuhkan Solusi Jangka Panjang
Kelangkaan BBM bersubsidi menunjukkan bahwa kebijakan energi membutuhkan keseimbangan antara harga, kuota, distribusi, dan pengawasan.
Pemerintah memang perlu menjaga harga agar masyarakat tetap mampu membeli bahan bakar. Namun, pemerintah juga harus memastikan pasokan mengikuti perubahan permintaan.
Pertamina perlu memperkuat jaringan distribusi, menambah fleksibilitas pengiriman, dan membaca lonjakan konsumsi lebih cepat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.
