malangtoday.id – Kasus lahan bernilai sekitar Rp4,8 triliun menarik perhatian di Bali. Polisi kini menyelidiki dugaan korupsi dalam penguasaan tanah negara di kawasan Ungasan, Badung.
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor Polri mengambil langkah penting pada Kamis, 17 September 2026. Polisi menyita lahan negara seluas sekitar 230.450 meter persegi.
Lahan tersebut berada di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Lokasinya masuk kawasan wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Lalu, bagaimana awal mula perkara tersebut?
Lahan Awalnya Menjadi Aset Negara
Tanah yang kini menjadi objek perkara merupakan aset negara. Kementerian ATR/BPN menguasai aset tersebut melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Ungasan.
BPN sebelumnya mencantumkan nama Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali sebagai pemegang hak. Pada 5 April 2022, pemerintah memperbarui nama pemegang hak menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian ATR/BPN.
Status tersebut membuat tanah memiliki hubungan langsung dengan aset negara. Karena itu, proses penguasaan dan pemanfaatan lahan menjadi perhatian penyidik.
Nilai tanah juga sangat besar. Hasil appraisal menunjukkan nilai lahan dapat mencapai sekitar Rp4,8 triliun.
Angka tersebut mencerminkan nilai pasar kawasan. Lokasi Ungasan memiliki potensi besar untuk pariwisata dan pengembangan hunian.
Kasus Bermula dari Proses Tukar Aset
Perkara ini bermula dari proses tukar-menukar aset atau ruislag antara BPN dan PT Marga Srikaton Dwipratama atau PT MSD.
Dalam proses tersebut, PT MSD memenangkan lelang. Perusahaan kemudian memiliki kewajiban untuk menyediakan aset pengganti.
Salah satu kewajiban itu berkaitan dengan pembangunan gedung BPN Bali. Namun, penyidik menduga perusahaan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
Kondisi itu membuat proses tukar-menukar aset belum tuntas. Pada saat yang sama, penyidik menemukan adanya penguasaan fisik terhadap lahan negara.
Polisi kini mendalami seluruh rangkaian proses tersebut.
PT MSD Menguasai Lahan Sejak 2014
Penyidik menduga PT MSD mulai menguasai lahan secara fisik sejak sekitar 2014.
Penguasaan tersebut mencakup pemasangan pagar dan papan. Perusahaan juga menempatkan pos penjagaan di area tanah.
Langkah tersebut membuat pihak lain sulit menggunakan kawasan tersebut. Polisi juga menduga negara tidak dapat memanfaatkan aset strategis itu secara optimal.
Namun, penyidik masih mendalami dasar hukum penguasaan lahan tersebut. Polisi juga memeriksa berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses ruislag.
Karena itu, penyidik belum berhenti pada persoalan penguasaan fisik. Mereka juga menelusuri proses administrasi yang muncul sebelum dan sesudah penguasaan lahan.
Polisi Periksa Proses Gugatan Perdata
Penyidik juga menelusuri proses gugatan perdata yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Polisi menduga proses hukum perdata pernah menjadi salah satu dasar penguasaan tanah. Karena itu, penyidik memeriksa dokumen dan rangkaian peristiwa yang muncul dalam proses tersebut.
Selain itu, polisi mendalami penggunaan dokumen internal BPN.
Penyidik ingin mengetahui bagaimana pihak tertentu menggunakan dokumen tersebut. Mereka juga memeriksa informasi yang menggambarkan seolah-olah proses tukar aset sudah selesai.
Padahal, polisi menduga pihak terkait belum memenuhi seluruh kewajiban dalam proses pertukaran aset.
Polisi Sudah Memeriksa Sembilan Saksi
Perkembangan terbaru menunjukkan penyidik sudah memeriksa sembilan saksi.
Para saksi berasal dari beberapa pihak. Polisi memeriksa orang dari Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN Bali.
Penyidik juga meminta keterangan dari pihak PT MSD. Selain itu, polisi memeriksa pihak PT Telehouse yang berkaitan dengan menara telekomunikasi di lokasi tersebut.
Keterangan para saksi membantu penyidik menyusun kronologi perkara. Polisi juga dapat membandingkan keterangan para pihak dengan dokumen yang mereka temukan.
Selanjutnya, penyidik masih akan mendalami alur lelang, ruislag, penguasaan tanah, dan penggunaan dokumen.
Nilai Lahan Mencapai Rp4,8 Triliun
Nilai Rp4,8 triliun muncul dari hasil appraisal dengan mempertimbangkan posisi lahan dan potensi pengembangannya.
Lokasi Ungasan masuk kawasan pariwisata premium Bali. Karena itu, nilai tanah di kawasan tersebut memiliki potensi yang tinggi.
Namun, masyarakat perlu membedakan nilai aset dengan nilai kerugian negara.
Penyidik bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masih menghitung potensi kerugian negara. Untuk periode 2014 hingga 2024, perhitungan sementara mencapai sekitar Rp2,2 triliun.
Polisi menegaskan angka tersebut belum menjadi angka final. Proses pemeriksaan masih berjalan hingga 2026.
Jadi, angka Rp4,8 triliun menunjukkan nilai aset berdasarkan appraisal. Sementara angka Rp2,2 triliun berkaitan dengan perhitungan sementara dalam penyidikan.
Polri Sita Lahan untuk Amankan Aset
Polisi mengambil langkah penyitaan untuk menjaga aset tersebut selama proses penyidikan.
Kortastipidkor juga ingin mencegah pihak lain mengalihkan atau mengubah penguasaan tanah. Dengan langkah itu, polisi dapat menjaga objek perkara selama penyidik menyelesaikan pemeriksaan.
Penyitaan juga membantu proses pemulihan aset jika penyidik menemukan unsur tindak pidana.
Namun, proses hukum masih berjalan. Polisi belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik masih mempelajari seluruh bukti dan keterangan yang mereka kumpulkan.
Polisi Belum Tetapkan Tersangka
Sampai perkembangan terbaru, polisi belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini.
Penyidik masih membuka kemungkinan keterlibatan individu maupun korporasi. Mereka perlu memastikan peran setiap pihak berdasarkan bukti yang tersedia.
Karena itu, publik perlu mengikuti perkembangan perkara secara bertahap.
Polisi masih memiliki sejumlah pekerjaan. Mereka harus menyelesaikan pemeriksaan saksi, menelusuri dokumen, dan mencocokkan seluruh proses administrasi.
Selain itu, penyidik perlu memastikan hubungan antara proses lelang, ruislag, penguasaan lahan, serta potensi kerugian negara.
Perkara Masih Terus Berkembang
Kasus lahan Rp4,8 triliun di Bali kini memasuki tahap penting. Polisi sudah mengamankan objek tanah dan memeriksa sejumlah saksi.
Di sisi lain, penyidik masih mendalami dugaan korupsi dalam proses penguasaan aset negara tersebut.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengelolaan aset negara secara transparan. Tanah dengan nilai ekonomi tinggi membutuhkan pengawasan yang ketat.
Untuk saat ini, polisi masih mengumpulkan bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Masyarakat juga perlu menunggu hasil penyidikan tanpa menarik kesimpulan sebelum proses hukum menghasilkan kepastian.
