malangtoday.id – Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian serius di Kalimantan Selatan.
Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar.
BNPB terus memantau perkembangan karhutla di berbagai daerah.
Data BNPB hingga 9 Agustus 2026 mencatat luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare. Angka tersebut masuk dalam data enam provinsi prioritas penanganan karhutla.
Namun, laporan daerah pada periode sebelumnya menunjukkan angka yang terus bergerak.
Pada akhir Juli, BPBD Kalimantan Selatan mencatat luas lahan terbakar mencapai 1.029,75 hektare. Pemerintah provinsi juga mempertahankan status siaga darurat hingga 31 Oktober 2026.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan perbedaan waktu dan metode pendataan.
Karena itu, masyarakat perlu mengikuti pembaruan dari pemerintah daerah dan BNPB.
Musim Kemarau Tingkatkan Risiko Kebakaran
Musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan ancaman karhutla.
Cuaca panas membuat vegetasi kehilangan kelembapan. Rumput, semak, dan material kering kemudian mudah terbakar.
Kondisi tersebut membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi.
BNPB menyebut risiko karhutla akan meningkat pada Agustus hingga September 2026. BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan menghadapi risiko tinggi.
Kalimantan Selatan termasuk wilayah prioritas.
Pemerintah perlu memperkuat patroli di kawasan rawan. Tim juga perlu memantau titik panas secara rutin.
Langkah cepat dapat mencegah api meluas.
Banjarbaru Jadi Salah Satu Wilayah Rawan
Kota Banjarbaru beberapa kali menghadapi karhutla selama musim kemarau.
Pada Juli 2026, sejumlah kebakaran muncul di Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, dan beberapa wilayah lain.
BNPB mencatat kebakaran lahan seluas 14,8 hektare di empat kelurahan Banjarbaru pada 14 Juli. Petugas kemudian melakukan pemadaman di lokasi tersebut.
Petugas juga menangani kebakaran di kawasan semi gambut.
Karakter lahan seperti itu membutuhkan penanganan khusus. Api dapat menjalar melalui material organik yang berada di bawah permukaan.
Karena itu, petugas perlu melakukan pendinginan secara menyeluruh.
Kabupaten Banjar Juga Menghadapi Karhutla
Kabupaten Banjar juga masuk dalam wilayah yang menghadapi ancaman kebakaran.
Pada 20 Juni, BNPB mencatat kebakaran di Desa Simpang Lima dan Desa Pesayangan. Total luas lahan yang terbakar mencapai 5,3 hektare.
Kebakaran di wilayah tersebut menunjukkan luas area yang terdampak tidak hanya berada di kawasan perkotaan.
Lahan terbuka dan vegetasi kering juga memiliki risiko tinggi.
Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan hingga tingkat desa.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan.
Tapin dan Hulu Sungai Selatan Ikut Menghadapi Ancaman
Karhutla juga muncul di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan.
Pada 20 Juli, kebakaran melanda beberapa wilayah di Tapin. Api membakar sekitar 3,1 hektare semak belukar.
Sementara itu, Hulu Sungai Selatan menghadapi kebakaran di Desa Baluti dan Desa Ambutun. Total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 4,33 hektare.
Tim gabungan bergerak untuk mengendalikan api.
Petugas juga memastikan kebakaran tidak meluas ke wilayah lain.
Langkah tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat.
Pemerintah Perkuat Operasi Darat dan Udara
Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat penanganan karhutla.
BNPB bersama berbagai lembaga membahas strategi menghadapi puncak risiko kebakaran pada Agustus dan September.
Operasi darat menjadi salah satu langkah utama.
Petugas melakukan patroli, pemadaman, penyekatan, dan pendinginan di lokasi rawan.
Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan operasi udara untuk membantu penanganan di wilayah tertentu.
Langkah tersebut membantu petugas menjangkau area yang sulit mereka akses melalui jalur darat.
Status Siaga Darurat Masih Berlaku
Pemerintah Kalimantan Selatan mempertahankan status siaga darurat karhutla hingga 31 Oktober 2026.
Keputusan tersebut menunjukkan pemerintah masih melihat potensi ancaman kebakaran dalam beberapa bulan mendatang.
Status tersebut juga membantu pemerintah memperkuat koordinasi.
BPBD dapat bekerja bersama BNPB, TNI, Polri, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat.
Koordinasi menjadi kunci dalam menghadapi kebakaran yang muncul di banyak lokasi.
Masyarakat Perlu Menghindari Pembakaran Lahan
Pencegahan tidak hanya bergantung pada pemerintah.
Masyarakat juga perlu menghindari kegiatan yang dapat memicu kebakaran.
Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat meningkatkan risiko karhutla. Api juga dapat menyebar ketika angin bertiup kencang.
Karena itu, warga perlu memilih metode pembukaan lahan yang lebih aman.
Masyarakat juga harus berhati-hati ketika berada di kawasan dengan vegetasi kering.
Jangan membuang puntung rokok sembarangan.
Jangan pula meninggalkan api setelah melakukan kegiatan di luar ruangan.
Langkah sederhana tersebut dapat mencegah kebakaran.
Laporan Cepat Bisa Cegah Api Meluas
Kecepatan laporan sangat menentukan penanganan karhutla.
Warga yang melihat asap atau titik api perlu segera melapor kepada aparat setempat.
Petugas dapat langsung menuju lokasi setelah menerima informasi.
Respons cepat memberi peluang lebih besar untuk mengendalikan api.
BNPB juga meminta pemerintah daerah meningkatkan patroli terpadu dan deteksi dini titik panas.
Dengan cara tersebut, petugas dapat mengetahui potensi kebakaran sebelum api berkembang menjadi lebih besar.
Karhutla Juga Mengancam Kualitas Udara
Kebakaran lahan tidak hanya merusak vegetasi.
Asap kebakaran juga dapat mengganggu kualitas udara.
Kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan masyarakat. Kelompok rentan juga perlu mendapat perhatian khusus ketika asap meningkat.
Karena itu, pemerintah perlu memantau kualitas udara selama periode karhutla.
Masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi mengenai kondisi lingkungan.
Jika asap mulai mengganggu, warga dapat mengurangi aktivitas luar ruangan.
Lahan Gambut Membutuhkan Perhatian Khusus
Sebagian wilayah Kalsel memiliki lahan dengan karakter yang mudah terbakar saat musim kering.
Lahan semi gambut membutuhkan penanganan lebih teliti.
Petugas tidak cukup hanya memadamkan api di permukaan.
Mereka juga perlu memastikan bara tidak kembali muncul.
BPBD Kalsel pernah menangani kebakaran lahan semi gambut di Banjarbaru pada Juli. Vegetasi di lokasi mencakup semak belukar, purun tikus, dan galam.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendinginan setelah proses pemadaman.
BNPB Ingatkan Puncak Risiko Karhutla
BNPB memperkirakan risiko karhutla mencapai puncak pada Agustus hingga September.
Kalimantan Selatan masuk dalam enam provinsi prioritas. Lima provinsi lainnya mencakup Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Hingga 9 Agustus, keenam provinsi tersebut mencatat total lahan terbakar sekitar 48.889,69 hektare.
Kalimantan Barat mencatat angka terbesar dengan sekitar 28.680,47 hektare. Riau menyusul dengan 15.551,76 hektare.
Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat 383,07 hektare dalam data tersebut.
Data tersebut menunjukkan perbedaan kondisi antarwilayah.
Namun, seluruh daerah tetap membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Penanganan Membutuhkan Kerja Sama
Karhutla membutuhkan kerja sama banyak pihak.
Pemerintah pusat perlu mendukung pemerintah daerah. BPBD juga perlu berkoordinasi dengan pemadam kebakaran dan aparat keamanan.
Relawan dapat membantu pemantauan dan pelaporan.
Masyarakat juga perlu menjaga lingkungan sekitar.
Semua pihak memiliki peran dalam mencegah api berkembang.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan.
Edukasi dapat membantu masyarakat memahami dampak karhutla.
Kalsel Perlu Menjaga Kewaspadaan
Kalimantan Selatan masih menghadapi risiko karhutla selama musim kemarau 2026.
Pemerintah terus melakukan pemantauan dan penanganan. Tim gabungan juga memperkuat operasi darat serta udara di wilayah prioritas.
Data terbaru BNPB menunjukkan 383,07 hektare lahan terbakar di Kalsel hingga 9 Agustus. Data BPBD Kalsel pada akhir Juli mencatat angka 1.029,75 hektare. Perbedaan tersebut muncul karena waktu pembaruan dan cakupan pendataan yang berbeda.
Karena itu, masyarakat perlu melihat perkembangan angka berdasarkan periode laporan.
Yang terpenting, pencegahan harus berjalan setiap hari.
Patroli, deteksi dini, pemadaman cepat, dan edukasi masyarakat dapat menekan risiko.
Karhutla Kalsel masih menjadi perhatian selama musim kemarau 2026. Pemerintah perlu menjaga kesiapsiagaan hingga puncak risiko berlalu, sementara masyarakat harus menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Dengan kerja sama yang kuat, pemerintah dan masyarakat dapat menekan perluasan karhutla sekaligus melindungi lingkungan serta keselamatan warga.
