DPRD Kalbar Soroti Anggaran Karhutla Rp60 Miliar, Pemprov Diminta Buka Rincian Dana

malangtoday.id – DPRD Kalimantan Barat mulai menyoroti secara serius penggunaan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. DPRD ingin Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan secara rinci arah penggunaan dana tersebut.

Sorotan itu muncul ketika kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kebakaran juga belum sepenuhnya berhenti meskipun berbagai pihak terus melakukan penanganan di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan DPRD ingin melihat hubungan antara besarnya anggaran dan hasil penanganan karhutla. DPRD juga ingin mengetahui program apa saja yang memakai anggaran tersebut.

DPRD akan membawa persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat tahap II bersama jajaran Pemprov Kalbar. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap mengenai strategi pemerintah.

DPRD Minta Rincian Anggaran Karhutla Rp60 Miliar

Prabasa menilai masyarakat perlu mengetahui rincian penggunaan anggaran karhutla secara terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan apa saja yang menyerap anggaran serta hasil yang pemerintah targetkan.

Pemprov Kalbar menyiapkan sekitar Rp20 miliar dari Belanja Tidak Terduga untuk mendukung penanganan karhutla. Pemerintah pusat kemudian memberikan tambahan sekitar Rp40 miliar.

Dengan komposisi tersebut, total dukungan anggaran mencapai sekitar Rp60 miliar.

Pemprov sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah dapat memakai anggaran tersebut untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana. Kebutuhan itu mencakup operasi pemadaman, logistik, sarana dan prasarana, kebutuhan relawan, evakuasi, air bersih serta pelayanan kesehatan.

Namun, DPRD ingin mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci. DPRD juga ingin memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Prabasa menegaskan DPRD tidak ingin sekadar mencari pihak yang harus menanggung kesalahan. DPRD lebih memilih memastikan pemerintah memakai seluruh sumber daya secara tepat dan efektif.

Kabut Asap Masih Menjadi Perhatian

Persoalan anggaran semakin mendapat perhatian karena kabut asap masih mengganggu aktivitas masyarakat. Karhutla juga telah berlangsung cukup lama di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Kondisi tersebut membuat DPRD mempertanyakan efektivitas strategi pemerintah. DPRD ingin mengetahui apakah pemerintah masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan kondisi tersebut.

DPRD juga menilai laporan penggunaan anggaran saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan perubahan nyata di lapangan.

Masyarakat tentu berharap pemerintah mampu mengurangi titik kebakaran, memperbaiki kualitas udara dan melindungi kesehatan warga. Karena itu, DPRD ingin mengukur keberhasilan program melalui hasil yang masyarakat rasakan.

Prabasa berharap pertemuan antara DPRD dan pemerintah tidak hanya menghasilkan pertukaran laporan. Ia mendorong semua pihak mencari langkah yang lebih efektif untuk menghentikan kebakaran dan kabut asap.

DPRD Tampung Masukan Masyarakat

Sebelum meminta penjelasan dari jajaran Pemprov Kalbar, DPRD telah menghimpun berbagai masukan dari masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat Umum sebelumnya menghadirkan kepala desa, camat, mahasiswa, organisasi nonpemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Mereka menyampaikan kondisi serta persoalan yang mereka temui langsung di lapangan.

DPRD kemudian memakai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi.

Langkah ini memberi DPRD gambaran lebih luas mengenai dampak karhutla. DPRD juga dapat membandingkan laporan pemerintah dengan kondisi yang masyarakat rasakan.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD ingin pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai penanganan karhutla selama ini. Pemerintah juga perlu menjelaskan strategi selanjutnya jika kebakaran masih berlangsung.

Anggota DPRD Soroti Kemampuan Anggaran Daerah

Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib, turut menyoroti kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk menghadapi karhutla.

Menurut Suib, anggaran Rp20 miliar dari BTT daerah memiliki keterbatasan jika pemerintah harus menjangkau wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas. Pemerintah pusat kemudian menambah dukungan sekitar Rp40 miliar.

Suib meminta pemerintah daerah berbicara secara terbuka mengenai kemampuan fiskal yang tersedia. Menurutnya, keterbukaan akan membantu semua pihak memahami skala persoalan.

Ia juga mendorong pemerintah pusat meningkatkan peran ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya.

Karhutla tidak hanya menuntut biaya pemadaman. Pemerintah juga perlu mengurus kesehatan masyarakat, air bersih, logistik, personel dan kebutuhan teknis lainnya.

Karena itu, pemerintah perlu menentukan prioritas anggaran secara cermat.

DPRD Dorong Evaluasi Sistem Pencegahan Karhutla

DPRD juga ingin pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul.

Suib mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi karhutla. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang setiap musim kering.

Selain itu, pemerintah perlu melibatkan perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Perusahaan dapat ikut membantu masyarakat melalui program tanggung jawab sosial serta dukungan penanganan keadaan darurat.