malangtoday.id – Petrus Yohannes Debrito Armando Jaga Kota atau Piche Kota menjadi sorotan publik. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Belu menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan siswi SMA berinisial ACT (16) di Kabupaten Belu, NTT. Penyidik juga menetapkan dua rekannya, RS alias Rifle dan RM alias Roy, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Setelah pemeriksaan intensif, penyidik menjadwalkan penahanan terhadap Piche Kota. Saat hendak diamankan, ia mengeluhkan sakit. Penyidik langsung membawanya ke RSUD Atambua untuk menjalani pemeriksaan medis. Polisi kemudian menunda penahanan sambil menunggu hasil pemeriksaan kesehatan.
Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan Penyidik
Polres Belu menjelaskan bahwa Piche mengaku tidak sehat saat akan diamankan. Penyidik membawa Piche ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Tim medis memeriksa kondisi fisiknya secara menyeluruh.
Selama proses itu, penyidik tetap melanjutkan penyidikan. Polisi menyusun berkas perkara sambil menunggu hasil medis. Kapolres Belu menegaskan bahwa jajarannya menjalankan prosedur hukum secara profesional. Ia juga memastikan penyidik menjaga fokus pada perlindungan korban anak.
Meski penahanan tertunda, proses hukum terus berjalan. Penyidik menargetkan pelimpahan berkas ke kejaksaan setelah kondisi tersangka memungkinkan. Polisi menyatakan komitmen untuk menuntaskan perkara ini tanpa intervensi.
Status Tersangka Dan Wajib Lapor
Sebelum muncul alasan sakit, penyidik sudah mengambil kebijakan berbeda terkait penahanan. Setelah pemeriksaan awal, penyidik tidak langsung menahan Piche. Penyidik mempertimbangkan sikap kooperatif serta jaminan dari orang tua tersangka.
Sebagai gantinya, penyidik mewajibkan Piche melapor dua kali setiap minggu. Ia harus datang ke Polres Belu setiap Selasa dan Kamis. Penyidik mengawasi kewajiban itu secara ketat.
Meski tidak menjalani penahanan, Piche tetap menyandang status tersangka. Ia menghadapi ancaman hukuman berat jika pengadilan membuktikan perbuatannya. Undang-undang perlindungan anak mengatur sanksi tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
Kronologi Kasus Dugaan Pemerkosaan
Kasus ini bermula dari laporan keluarga korban yang melihat foto anak mereka bersama salah satu tersangka di media sosial, yang kemudian memicu pengaduan resmi ke polisi. Setelah laporan itu masuk, penyidik memeriksa korban, saksi, serta pihak terlapor. Pada 19 Februari 2026, polisi menggelar perkara dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah.
Penyidik mengungkap bahwa kejadian dugaan pemerkosaan berulang kali terjadi di sebuah hotel di Atambua. Kronologi penyidikan menunjukkan bahwa korban dibawa ke lokasi oleh salah satu tersangka, kemudian diduga mengalami tindakan asusila oleh Piche dan dua rekannya secara bergilir pada beberapa kesempatan. Polres Belu membentuk penyidikan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta dan siapa pun yang terlibat dalam kasus ini.
Respons Aparat Dan Prioritas Perlindungan Anak
Menyikapi kasus ini, pihak kepolisian memastikan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama. Kapolres Belu dan jajaran menyatakan komitmen untuk menangani perkara yang menyentuh anak di bawah umur tanpa kompromi serta sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyidik bekerja secara transparan untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah hukum kepada publik sekaligus memastikan proses penyidikan tidak berhenti hanya karena penundaan sementara penahanan tersangka.
Sementara itu, publik berharap proses hukum berlangsung cepat dan adil. Banyak pihak menekankan pentingnya asas persamaan di hadapan hukum, tanpa melihat latar belakang sosial maupun status tersangka. Aparat diminta untuk menuntaskan perkara ini demi memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.
Dampak Kasus Dan Harapan Penyelesaian
Kasus yang melibatkan figur publik seperti Piche Kota memicu perhatian luas. Publik menyoroti komitmen aparat dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. Diskusi tentang hukuman dan efek jera kembali menguat.
Aktivis perlindungan anak mendesak aparat mempercepat proses hukum. Mereka mendorong penyidik mengambil langkah tegas jika kondisi kesehatan tersangka sudah memungkinkan penahanan. Mereka juga meminta aparat menjaga keselamatan dan pemulihan psikologis korban.
Kasus ini menjadi ujian bagi sistem penegakan hukum di daerah. Aparat harus menunjukkan ketegasan, keadilan, dan keberpihakan pada korban. Masyarakat berharap proses hukum berjalan cepat, transparan, dan menghasilkan putusan yang memberi rasa dan keadilan.
