MalangToday.id – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan anggaran dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Tambahan Rp43 triliun ini memperkuat peran fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi nasional.
Rapat Panja APBN antara Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan memutuskan penambahan TKD. Ketua Banggar Said Abdullah menegaskan bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap permintaan berbagai pihak, termasuk komisi-komisi DPR, yang menilai daerah perlu dukungan fiskal lebih besar.
Kebijakan ini juga memperluas defisit APBN 2026 menjadi Rp689 triliun atau 2,68% PDB dibandingkan rancangan awal Rp638,8 triliun (2,48% PDB). Pemerintah menilai penyesuaian ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Latar Belakang Kenaikan TKD
Menteri Purbaya merespons keresahan pemerintah daerah yang mengalami pemotongan anggaran beberapa tahun terakhir. Banyak pemda menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga ratusan persen untuk menutup celah fiskal. Kondisi ini menekan masyarakat dan menghambat pemulihan ekonomi di daerah.
Dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Purbaya menegaskan tujuan kebijakan ini. Pemerintah ingin menjaga stabilitas fiskal daerah dan mencegah kebijakan pajak daerah yang ekstrem. Dengan tambahan TKD, pemda memperoleh ruang fiskal lebih sehat untuk mendanai program prioritas.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari janji pemerintah untuk memperkuat transfer fiskal ke daerah yang lebih adil dan berbasis kinerja. Pemerintah menginginkan pembangunan nasional yang lebih merata.
Dampak Fiskal dan Ekonomi
Peningkatan TKD memberi tiga dampak utama:
-
Pemerintah daerah meningkatkan layanan publik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
-
Pemda mengendalikan kenaikan pajak daerah, terutama PBB, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
-
Pemda menarik lebih banyak investasi karena memiliki ruang fiskal untuk memberi insentif.
Pemerintah pusat juga menyiapkan belanja pendidikan dan cadangan untuk kementerian/lembaga agar program nasional berjalan optimal. Walaupun defisit APBN melebar, kebijakan ini tetap menjadi stimulus yang tepat sasaran.
Konsistensi Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal
Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal adaptif. Purbaya menepati janji dan bersikap responsif terhadap dinamika ekonomi daerah. Pemerintah berharap tambahan TKD mendorong kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan mendukung target pembangunan nasional.
Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah. Transfer ke daerah yang memadai membantu pemda menjalankan fungsi desentralisasi fiskal secara efektif. Pemerintah pusat berkomitmen mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif.
Analisis: Peluang dan Tantangan
Kenaikan TKD membawa peluang besar bagi daerah. Namun, tiga tantangan utama perlu diantisipasi:
-
Pemda mengelola anggaran secara transparan agar tambahan dana benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
-
Pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi untuk menyinkronkan program nasional dan daerah.
-
Aparat pengawas memperkuat pengawasan penggunaan TKD untuk mencegah kebocoran anggaran.
Jika pemerintah pusat dan daerah mengelola kebijakan ini dengan baik, masyarakat akan merasakan manfaat langsung. Kebijakan ini juga mendukung strategi fiskal jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Kesimpulan
Kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi Rp693 triliun memperlihatkan komitmen pemerintah memperkuat fiskal daerah. Pemerintah menjaga stabilitas fiskal, menekan beban pajak daerah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Walaupun defisit APBN melebar, kebijakan ini tetap strategis karena memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
