Malangtoday.id – Dalam sebuah laporan mengejutkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, membeberkan praktik calo yang meminta uang Rp 100 juta untuk memperlancar kenaikan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Informasi ini mengguncang publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas birokrasi.
Latar Belakang Kasus
Apa Itu Calo dalam Kenaikan Jabatan?
Calo merupakan individu yang memanfaatkan situasi demi keuntungan finansial pribadi. Dalam kasus ASN, mereka menawarkan promosi jabatan dengan imbalan uang. Keadilan dalam birokrasi hilang dan kepercayaan publik terkikis.
Sistem Kenaikan Jabatan ASN
Pemerintah seharusnya memberikan promosi berdasarkan kinerja, pengalaman, dan prestasi. Namun, ketika calo ikut campur, sistem kehilangan transparansi. Dengan demikian, pegawai berprestasi sering kali tersisih oleh mereka yang hanya mampu membayar.
Pengakuan Sekda Banten
Pernyataan Deden Apriandhi
Deden menjelaskan bahwa ia menerima laporan tentang oknum calo yang menjanjikan promosi jabatan eselon IV dengan bayaran Rp 100 juta. Ia menekankan bahwa jabatan tidak bisa dibeli dan ASN harus membuktikan kompetensi melalui prestasi.
“Promosi jadi eselon IV dimintai Rp 100 juta,” ujar Deden kepada wartawan pada Jumat (22/8/2025).
Modus Operandi Calo
Menurut Deden, oknum tersebut menggunakan nama tokoh masyarakat untuk meyakinkan ASN. Modus ini memperlihatkan upaya menipu ASN dan memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar ASN tidak mudah percaya.
Tanggapan dari Pihak Berwenang
Sikap Pemerintah
Sekda menuturkan bahwa Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan promosi jabatan hanya berlaku bagi ASN yang berprestasi. Karena itu, pemerintah menolak keras segala bentuk transaksi dalam birokrasi.
“Kami tidak melarang ASN menyampaikan aspirasi kepada pimpinannya, tetapi jangan ada embel-embel transaksional,” tegas Deden.
Potensi Konsekuensi Hukum
Praktik calo jelas melanggar aturan. Jika aparat menindak tegas, para pelaku akan menghadapi konsekuensi hukum. Dengan begitu, praktik serupa bisa dicegah sejak dini.
Dampak Terhadap ASN dan Masyarakat
Kepercayaan Publik
Setiap kali praktik percaloan terbongkar, masyarakat semakin meragukan profesionalisme ASN. Kepercayaan yang runtuh akan memengaruhi citra pemerintah secara menyeluruh.
Ketidakadilan Bagi ASN
ASN yang tekun dan berprestasi berhak naik jabatan. Namun, ketika calo ikut bermain, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Akibatnya, motivasi kerja menurun dan semangat pengabdian melemah.
Langkah-langkah yang Bisa Ditempuh
Edukasi dan Sosialisasi
Pemerintah perlu memberikan edukasi berkelanjutan kepada ASN. Dengan sosialisasi, ASN memahami bahwa prestasi menjadi kunci utama promosi. Selain itu, edukasi memperkuat budaya kerja yang sehat.
Penegakan Hukum Ketat
Aparat harus menindak calo tanpa kompromi. Proses hukum yang tegas akan menciptakan efek jera. Terlebih lagi, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas birokrasi.
Membangun Sistem Transparan
Pemerintah bisa membangun sistem promosi berbasis digital. Sistem ini memungkinkan masyarakat ikut memantau proses, sehingga kecurangan dapat diminimalisir. Dengan demikian, peluang calo semakin tertutup.
Kasus calo yang meminta Rp 100 juta untuk promosi ASN di Banten menegaskan pentingnya transparansi. Pemerintah wajib memperkuat sistem, ASN harus menghindari jalan pintas, dan masyarakat perlu ikut mengawasi. Dengan sinergi semua pihak, praktik percaloan bisa ditekan dan ASN berprestasi memperoleh promosi yang layak.
