MalangToday.id – Pada Selasa, 2 Desember 2025, mantan Gubernur Jawa Barat, RK, memberi klarifikasi setelah KPK memeriksanya. Ia menegaskan bahwa ia tidak mengetahui dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. RK menambahkan ia tidak ikut campur atau terlibat sama sekali.
Selama menjabat, RK menerima laporan resmi dari direksi, komisaris, dan biro BUMD. Namun, tidak ada laporan terkait pengadaan iklan yang masuk kepadanya. Pernyataan ini menolak tudingan bahwa ia ikut serta atau memperoleh keuntungan dari dugaan korupsi.
Kronologi: Nama RK Terseret
Kasus ini muncul karena dugaan markup anggaran iklan Bank BJB pada 2021–2023. KPK menilai anggaran iklan sengaja dibengkakkan sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 222 miliar.
KPK menelusuri rumah RK dan meneliti aset serta transaksi keuangan yang berhubungan dengan dirinya dan keluarga. Beberapa aset, termasuk mobil mewah, sempat dikaitkan dengan keluarga RK. RK mengembalikan mobil tersebut setelah membayar cicilan.
Hingga pemeriksaan 2 Desember 2025, KPK belum menetapkan RK sebagai tersangka. Publik menaruh perhatian tinggi karena kasus ini melibatkan mantan gubernur.
Pernyataan RK: “Saya Tidak Tahu, Tidak Terlibat, Tidak Menikmati”
RK menekankan tiga hal penting:
-
Ia tidak mengetahui pengadaan iklan BJB karena tidak menerima laporan resmi.
-
Ia tidak ikut campur dalam urusan internal BJB. Direksi dan komisaris mengelola operasional dan keuangan sepenuhnya.
-
Ia tidak menikmati hasil dugaan korupsi dan menolak tudingan bahwa ia memperoleh keuntungan pribadi.
RK menyatakan kesiapannya kooperatif selama penyidikan. Ia menegaskan akan memberikan klarifikasi lanjutan bila diminta penyidik KPK.
Posisi KPK Saat Ini
KPK telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Direktur Utama BJB, mantan pejabat corporate secretary, dan beberapa pihak swasta.
Penyidik belum menetapkan RK sebagai tersangka. KPK menyatakan penyidikan akan diperluas jika bukti cukup, misalnya dari aliran uang atau aset terkait. KPK terus menelusuri transaksi dan jejak dana yang berhubungan dengan dugaan korupsi iklan BJB.
Dampak terhadap Publik dan Reputasi
Kasus ini menarik perhatian masyarakat. Dugaan penyalahgunaan anggaran bisa menurunkan citra birokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga publik.
RK menolak keterlibatan untuk menjaga reputasinya. Meski demikian, publik tetap menunggu hasil penyidikan transparan. Mereka ingin melihat bukti nyata berupa aliran dana, aset terkait, atau surat keputusan korporasi yang mendukung dugaan tersebut.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal BUMD. Direksi dan komisaris harus memastikan sistem pengawasan berjalan efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Analisis Dugaan Korupsi di BJB
Pengamat menilai kasus ini menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan BUMD. Mereka menekankan perlunya audit internal dan eksternal yang rutin. Pelaporan berkala kepada Gubernur atau pihak berwenang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.
Ahli hukum menambahkan kasus ini membuka potensi reformasi birokrasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama agar kasus serupa tidak terulang.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, RK. Dalam pemeriksaan terakhir, RK menegaskan tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menikmati keuntungan dugaan korupsi. Ia masih berstatus saksi.
Masyarakat perlu mengawal penyidikan agar semua pihak bertanggung jawab. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMD dan lembaga publik. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan internal yang baik dan pelaporan rutin dapat mencegah penyalahgunaan anggaran di masa depan.
