Profil Pengembang yang Diusir Habiburokhman Saat Rapat DPR soal Akses Musala di Bekasi
malangtoday.id – impinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum pada 26 Februari 2026. Agenda rapat membahas sengketa akses musala di klaster Vasana dan Neo Vasana, Bekasi.
Ketua Komisi III, Habiburokhman, meminta penjelasan dari pihak pengembang. Ia menyoroti pelaksanaan hasil rapat sebelumnya terkait pembukaan akses musala bagi warga. Namun diskusi memanas. Ia kemudian memerintahkan perwakilan pengembang keluar dari ruang rapat.
Suasana rapat berubah cepat dari dialog menjadi ketegangan. Perbedaan tafsir atas keputusan sebelumnya memicu konflik. Habiburokhman menilai penjelasan pengembang tidak fokus. Ia juga menilai perwakilan tersebut mencoba mengatur jalannya rapat. Karena itu, ia meminta Pamdal mengeluarkan mereka dari ruang sidang.
Siapa Pengembang yang Diusir?
Perwakilan yang diusir berasal dari PT Hasana Damai Putra. Publik juga mengenal perusahaan ini sebagai Damai Putra Group. Perusahaan tersebut mengembangkan klaster Vasana dan Neo Vasana di Bekasi, Jawa Barat.
Perusahaan berdiri pada 1981 di Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu, manajemen memperluas proyek ke Jawa Timur. Pada 1987, perusahaan masuk ke kawasan Jabodetabek. Mereka kemudian mengembangkan Kota Harapan Indah pada awal 1990-an.
PT HDP fokus pada pengembangan township dan kawasan komersial. Perusahaan merancang proyek terpadu yang mencakup hunian, fasilitas sosial, dan area bisnis. Ekspansi bertahap ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan di sektor properti nasional.
Persoalan Akses Musala
Polemik bermula dari permintaan DPR agar pengembang membuka akses menuju musala di luar pagar klaster. DPR menilai akses tersebut penting bagi seluruh warga.
Namun perwakilan pengembang menyampaikan penolakan dari mayoritas penghuni klaster. Mereka mengkhawatirkan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan. Pengembang juga menunjukkan surat penolakan dari paguyuban warga.
Karena itu, pengembang menawarkan solusi lain. Mereka membangun musala di dalam kawasan klaster. Mereka juga menyiapkan lahan tambahan untuk fasilitas ibadah sesuai rencana tata ruang daerah.
Jawaban tersebut memicu kebuntuan. Habiburokhman menilai penjelasan itu tidak menjawab inti pertanyaan DPR. Perdebatan tentang konsep one gate system memperkeruh suasana.
Reaksi dan Pengusiran
Habiburokhman beberapa kali memotong penjelasan pihak pengembang. Ia meminta jawaban konkret terkait keputusan RDPU sebelumnya. Ketika perwakilan pengembang menambah penjelasan di luar fokus, ia bereaksi tegas.
Ia memerintahkan Pamdal mengeluarkan pengembang dari ruang sidang. Ia menyatakan bahwa perwakilan tersebut melanggar tata tertib rapat. Ia juga menegaskan bahwa keputusan DPR bersifat mengikat.
Langkah ini ia ambil untuk menjaga efektivitas rapat. Ia ingin memastikan aspirasi warga tetap menjadi prioritas pembahasan.
Klarifikasi Pengembang
Setelah rapat, Township Management Division Head PT HDP, Lukman Nurhakim, memberi klarifikasi kepada media. Ia menyatakan belum menyampaikan penjelasan secara lengkap di forum DPR. Ia juga ingin meluruskan informasi yang berkembang.
Lukman menegaskan dukungan perusahaan terhadap ketentuan pemerintah. Ia berharap semua pihak menyelesaikan persoalan melalui dialog. Ia juga menyebut bahwa usulan pembukaan akses tidak mewakili mayoritas warga.
Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatiran atas potensi tuntutan hukum dari warga yang menolak pembukaan akses. Karena itu, perusahaan tetap menawarkan pembangunan musala di dalam klaster sebagai solusi.
Kasus ini memicu diskusi luas tentang hubungan legislatif, pengembang, dan warga. Perdebatan ini juga menyoroti isu fasilitas publik dan hak beribadah di kawasan perumahan tertutup.
