MalangToday – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan ongkos haji 2026 paling cepat besok. Ia menyampaikan pernyataan itu setelah rapat Panitia Kerja (Panja) antara Komisi VIII dan Kementerian Agama.
Marwan menjelaskan bahwa Panja menargetkan penyelesaian pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebelum akhir Oktober 2025. Jika semua pihak menuntaskan pembahasan tepat waktu, pemerintah dapat menyampaikan keputusan resminya pada 29 Oktober 2025.
“Besok kami akan putuskan. Setelah Panja selesai, pemerintah langsung mengumumkan biaya resmi haji dan meminta jemaah melunasi pembayaran sesuai jadwal,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Komponen dan Rincian Biaya Haji 2026
Kementerian Agama mengusulkan rata-rata BPIH 2026 sebesar Rp 88.409.365,45. Jumlah tersebut turun sekitar satu juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.
Rincian biaya itu meliputi:
-
Biaya langsung jemaah: Rp 54.924.000, termasuk penerbangan Rp 33.100.000, akomodasi Makkah Rp 14.652.000, akomodasi Madinah Rp 3.872.000, serta living cost Rp 3.300.000.
-
Dana nilai manfaat: Rp 33.485.365,45 atau 38% dari total biaya, digunakan untuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama ibadah haji.
Kementerian Agama berharap DPR segera menyetujui angka tersebut agar pemerintah bisa mengumumkan ongkos haji 2026 secepatnya.
DPR Dorong Percepatan Pengumuman Biaya Haji
Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah mempercepat pengumuman biaya haji 2026. Marwan menegaskan bahwa keputusan cepat membantu jemaah mempersiapkan dana pelunasan sejak dini.
Ia juga menyoroti keterlambatan pembahasan pada bulan sebelumnya. DPR seharusnya memutuskan ongkos haji lebih awal, tetapi kesibukan masa reses membuat rapat baru bisa digelar pada akhir Oktober.
“Pemerintah Arab Saudi sudah menunggu keputusan resmi. Kita harus segera memberi kepastian agar jemaah dapat mempersiapkan diri,” tegas Marwan.
Dampak Pengumuman Cepat Bagi Calon Jemaah
Percepatan pengumuman ongkos haji 2026 memberi sejumlah manfaat bagi calon jemaah.
1. Jemaah Bisa Melunasi Lebih Awal
Begitu pemerintah mengumumkan angka resmi, calon jemaah yang menerima panggilan dapat langsung melunasi biaya haji. Keputusan cepat mencegah keterlambatan pemberangkatan dan membantu manajemen keberangkatan berjalan efisien.
2. Perencanaan Keuangan Lebih Pasti
Dengan angka usulan yang sudah tersedia, calon jemaah dapat menyesuaikan perencanaan finansial mereka. Penurunan biaya meski kecil tetap meringankan sebagian beban pengeluaran keluarga.
3. Koordinasi Lebih Lancar
Kementerian Agama dapat segera berkoordinasi dengan pihak maskapai, penyedia akomodasi, dan otoritas Arab Saudi. Langkah cepat ini memperkuat efisiensi penyelenggaraan haji 2026.
Pengamat Nilai Penurunan Biaya Masih Terbatas
Beberapa pengamat menilai penurunan ongkos haji sebesar satu juta rupiah belum cukup signifikan. Mereka menilai Kementerian Agama perlu meninjau ulang sejumlah komponen biaya, terutama yang berkaitan dengan penerbangan dan akomodasi.
Namun, DPR menilai kebijakan ini tetap positif. Pemerintah berhasil menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan jemaah. Penurunan kecil tetap menunjukkan komitmen efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.
DPR dan Pemerintah Sepakati Transparansi BPIH
Komisi VIII DPR meminta pemerintah memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan dana haji. DPR juga menekankan pentingnya keterbukaan terkait penggunaan dana nilai manfaat.
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menjelaskan setiap komponen biaya secara rinci kepada publik. Kemenag berkomitmen menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan dan kemampuan finansial jemaah.
Kesimpulan: Keputusan Biaya Haji 2026 Segera Disampaikan
Pemerintah bersiap mengumumkan ongkos haji 2026 paling cepat besok, dengan batas waktu akhir 30 Oktober 2025. Angka usulan rata-rata mencapai Rp 88,4 juta, sedangkan biaya langsung jemaah sekitar Rp 54,9 juta.
Komisi VIII DPR memastikan keputusan ini memberi kepastian bagi jutaan calon jemaah. Pemerintah dan DPR kini menargetkan finalisasi penuh agar jemaah dapat melunasi biaya haji lebih cepat dan berangkat dengan tenang.
Langkah cepat ini menegaskan komitmen pemerintah dan DPR dalam melayani jemaah secara transparan, efisien, dan tepat waktu.
