Ombudsman Minta BGN Perkuat Mutu MBG – Cegah Keracunan & Kembalikan Kepercayaan

Ombudsman RI mengingatkan BGN segera memperketat pengendalian mutu bahan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul insiden keracunan massal di berbagai daerah. ℹ
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyebut BGN harus memakai sistem daftar periksa untuk bahan masuk ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mewajibkan uji mutu sampel tiap pengiriman. Antara News+2Media Indonesia+2

Ombudsman juga mendeteksi potensi korupsi dalam pengadaan bahan MBG. Contoh nyata: kontrak menyebut bahan premium, tapi lapangan menemukan bahan kualitas medium. ℹ
Kasus itu terbukti saat pengujian menunjukkan beras premium berubah jenis medium di dapur MBG. Kontan+2Media Indonesia+2

Oleh sebab itu, Ombudsman mendesak BGN tidak hanya memperkuat regulasi teknis, tapi juga memperkuat sistem pengawasan operasional.

Temuan Utama dan Celah Tata Kelola Program MBG

Ombudsman menggali delapan masalah serius dalam pelaksanaan MBG:

1. Kesenjangan target-realita besar

2. Kekambuhan keracunan massal

3. Penetapan mitra yayasan/SPPG tanpa transparansi

4. Keterbatasan SDM dan honor yang terlambat

5. Mutu bahan baku tidak konsisten

6. Standar pengolahan makanan belum diterapkan merata

7. Distribusi makanan tidak tertib

8. Pengawasan program bersifat reaktif dan tak terintegrasi

Selain itu, Ombudsman menjabarkan empat potensi malaadministrasi yang mengancam MBG:

• Penundaan panjang dalam verifikasi mitra dan pencairan dana

• Diskriminasi dalam seleksi mitra yang berafiliasi politik

• Ketidakmampuan teknis dalam penerapan SOP, termasuk pengelolaan suhu dan sampel tertahan

• Penyimpangan prosedur pengadaan bahan yang tidak sesuai kontrak

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa kelemahan bukan hanya soal teknis pangan, melainkan juga soal integritas, kontrol, dan tata kelola.

Rekomendasi Kuat Ombudsman untuk BGN

Berdasarkan hasil kajian cepat, Ombudsman merumuskan langkah taktis untuk BGN agar MBG kembali ke jalur aman dan kredibel:

1. Revisi regulasi teknis & petunjuk operasional

BGN harus segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang tegas mengenai kemitraan nasional, kriteria pemasok, standar mutu bahan, dan prosedur pengolahan makanan.

2. Perkuat pengendalian mutu bahan

• Terapkan daftar periksa wajib dan uji mutu sampel setiap pengiriman

• Tetapkan ambang toleransi deviasi maksimal, misalnya 5% dari standar mutu

• Wajibkan semua supplier memiliki sertifikasi BPOM

• Blacklist pemasok yang melanggar spesifikasi secara berulang

3. Sistem pengawasan terintegrasi & berbasis data

• Bangun dashboard digital real-time untuk memantau proses bahan, distribusi, dan laporan

• Tingkatkan koordinasi antarlembaga pengawas dan partisipasi publik

• Audit rutin setiap SPPG serta tanggapi laporan masyarakat secara cepat

Ombudsman minta BGN mendampingi UMKM agar bisa memenuhi standar BPOM. Dengan begitu, UMKM bisa langsung memasok bahan baku ke SPPG tanpa perantara yang merusak kualitas.

5. Sanksi tegas & akuntabilitas

BGN harus menerapkan sanksi cepat: penghapusan dari daftar mitra, blacklist, serta audit terhadap pemasok yang terbukti melanggar perjanjian mutu. Hal ini meningkatkan efek jera dan menjaga integritas rantai pasok.

Tantangan & Harapan ke Depan

BGN menghadapi tugas berat. Ia harus menjembatani antara kuantitas penyajian MBG untuk jutaan anak dan kualitas bahan agar aman dikonsumsi. Jika kualitas mengorbankan keamanan, masyarakat akan hilang kepercayaan.

Walau sebagian SPPG sudah terbentuk, hanya sedikit yang sudah aktif. Sisa ruang kosong pada sistem operasional menciptakan celah risiko tinggi.

Namun, jika Ombudsman, BGN, SPPG, supplier, dan publik bersinergi, MBG bisa pulih sebagai program andalan gizi nasional. Kunci suksesnya: mutu bahan diutamakan, pengawasan nyata, dan akuntabilitas tanpa kompromi.