malangtoday.id – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi peringatan tegas kepada perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Ia menekankan semua perusahaan harus patuh hukum dan memproduksi sesuai target yang disetujui pemerintah. Selain itu, Bahlil meminta mereka menjaga lingkungan dan memberi manfaat nyata bagi negara, pekerja, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, pemerintah akan memangkas kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar harga mineral tetap stabil. Dengan langkah ini, pemerintah ingin perusahaan tidak memproduksi berlebihan yang bisa menurunkan harga pasar.
Tindak Tegas Tambang Ilegal
Bahlil menegaskan, pemerintah akan menindak semua aktivitas pertambangan ilegal. Perusahaan yang beroperasi tanpa izin prinsip atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) akan segera diberhentikan. Ia ingin tidak ada celah eksploitasi yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Selain itu, rapat terbatas dengan Presiden menekankan pentingnya menertibkan semua tambang, baik legal maupun ilegal. Pemerintah ingin setiap tambang memberi kontribusi nyata pada penerimaan negara dan tetap menjaga kelestarian alam.
Pengawasan Izin Usaha dan Penertiban
Bahlil memperketat pengawasan izin usaha di wilayah rawan pelanggaran. Pemerintah mencabut izin tambang yang melanggar hukum atau tidak menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan. Contohnya, beberapa perusahaan di Raja Ampat sementara dibekukan operasinya karena temuan pelanggaran administratif. Pemerintah menekankan keselamatan lingkungan menjadi prioritas utama ketika menilai izin tambang. Semua langkah ini menunjukkan pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi perusahaan yang lalai mematuhi aturan dasar industri.
Penataan Produksi untuk Harga Stabil
Bahlil mengumumkan pengurangan kuota produksi batubara dan nikel melalui RKAB. Tujuannya menjaga harga komoditas tetap aman dan menguntungkan negara serta pelaku usaha. Strategi ini justru bisa meningkatkan royalti dan pajak negara tanpa menurunkan keuntungan perusahaan. Pemerintah menekankan kebijakan ini bukan sekadar respons pasar global, tetapi juga bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan industri pertambangan.
Komitmen Jaga Lingkungan
Menteri Bahlil menekankan semua perusahaan tambang harus bertanggung jawab menjaga lingkungan. Pemerintah akan menindak perusahaan yang merusak hutan dan ekosistem strategis. Pemeriksaan langsung ke lokasi tambang menjadi cara pemerintah memastikan aturan berjalan nyata di lapangan. Bahlil juga menyebut perang terhadap tambang ilegal bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Sinergi dengan Pemerintah dan Dampak Industri
Peringatan tegas Bahlil sejalan dengan arahan Presiden yang ingin menertibkan sektor pertambangan. Pemerintah ingin pendapatan negara dari tambang optimal tanpa mengorbankan aturan. Kebijakan ini membawa dampak nyata bagi perusahaan. Mereka harus menghadapi audit lebih sering, peninjauan izin, dan penyesuaian produksi. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat tata kelola pertambangan, memberi keuntungan adil bagi negara, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan lingkungan.
Secara keseluruhan, Bahlil menunjukkan bahwa pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan tetap menjaga keberlanjutan alam. Semua perusahaan harus patuh, produksi rasional, dan selalu bertanggung jawab terhadap lingkungan.
