malangtoday.id – Majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Muhamad Kerry Adrianto Riza. Hakim menyatakan Kerry terbukti bersalah dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah.
Ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan yang menegaskan keterlibatan Kerry dalam dakwaan primer secara bersama-sama. Putusan ini mendekati tuntutan jaksa dan dinilai mencerminkan pertimbangan serius terhadap besarnya kerugian negara.
Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp2,9 triliun lebih. Jika Kerry tidak membayar denda, pengadilan akan mengganti kewajiban tersebut dengan pidana kurungan tambahan sesuai ketentuan hukum.
MAKI Apresiasi Putusan dan Soroti Aktor Intelektual
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menyampaikan apresiasi atas vonis tersebut. Ia menilai putusan 15 tahun sudah cukup tinggi dan mendekati rasa keadilan publik.
Boyamin tetap menekankan bahwa proses hukum belum selesai karena para terdakwa masih memiliki hak mengajukan banding. Ia menghormati mekanisme peradilan yang berjalan sesuai aturan.
Namun, Boyamin menyoroti sosok Riza Chalid yang hingga kini belum kembali ke Indonesia. Ia menduga Riza Chalid berperan sebagai aktor intelektual dalam perkara tata kelola minyak tersebut.
Desakan kepada Kejagung untuk Pulangkan Riza Chalid
Boyamin mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar bertindak serius memulangkan Riza Chalid. Ia menilai penegakan hukum akan timpang jika aktor utama tidak segera dihadapkan ke pengadilan.
Menurutnya, Kejagung perlu mengoptimalkan jalur hukum internasional untuk mempercepat proses pemulangan. Ia mengingatkan bahwa publik menaruh perhatian besar pada konsistensi penanganan kasus korupsi besar.
Boyamin menegaskan bahwa negara harus menunjukkan ketegasan terhadap setiap buronan kasus korupsi. Langkah cepat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Opsi Sidang In Absentia Jika Tak Segera Dipulangkan
Jika Riza Chalid tidak kembali hingga periode April atau Mei, Boyamin meminta agar Kejagung menggelar sidang in absentia. Ia menilai opsi ini sah secara hukum dan dapat mencegah perkara berlarut-larut.
Ia khawatir proses hukum akan molor hingga mendekati batas kedaluwarsa penuntutan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Boyamin bahkan menyatakan siap mengajukan gugatan praperadilan jika Kejagung tidak mengambil langkah tegas. Ia ingin memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa hambatan administratif.
Implikasi Hukum dan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Putusan terhadap Kerry menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menangani kasus korupsi sektor energi. Hakim mempertimbangkan dampak kerugian negara serta komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Majelis juga mencatat hal yang memberatkan, yakni tindakan terdakwa tidak mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi. Sementara itu, faktor keluarga dan riwayat hukum terdakwa menjadi pertimbangan yang meringankan.
Kasus ini menempatkan Kejagung pada sorotan publik untuk menuntaskan seluruh rangkaian perkara, termasuk memburu Riza Chalid. Publik berharap aparat bergerak konsisten agar supremasi hukum tetap terjaga dan tidak ada pelaku yang lolos dari pertanggungjawaban.
