
malangtoday.id – Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah pemerintah kedua negara mencapai kesepakatan dagang baru akhir 2025 lalu. Pemerintah Indonesia menyambut gembira deal ini karena membuka peluang ekspor yang lebih besar, sedangkan pihak AS menyatakan kesepakatan itu sebagai buah dari diplomasi ekonomi yang kuat.
Namun, setelah detail kesepakatan muncul ke publik, para ekonom dan praktisi perdagangan mulai menyuarakan kritik. Mereka berpendapat bahwa struktur kesepakatan menguntungkan AS secara signifikan lebih besar daripada Indonesia. Kritik ini mendorong diskusi intens di kalangan akademisi, pelaku industri, dan pemerintah.
Kritik Ekonom Soal Ketidakseimbangan
Seiring pembahasan deal dagang RI-AS yang terus berkembang, para pengamat ekonomi mulai menyoroti struktur kesepakatan tersebut secara lebih mendalam. Mereka melihat neraca perdagangan RI dan AS dalam perjanjian ini menciptakan ketidakseimbangan yang nyata. Mereka mencatat ekspor Indonesia ke pasar AS masih terbatas pada sektor tertentu seperti komoditas primer dan barang mentah.
Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai daya saing industri nasional di level global. Di sisi lain, produk industri dari AS masuk ke Indonesia dengan tarif yang lebih kompetitif dan aturan impor yang lebih menguntungkan pihak AS. Situasi tersebut membuat pelaku usaha dalam negeri menghadapi tekanan yang semakin besar di pasar domestik.
Selain persoalan tarif, para kritikus juga menyoroti aspek akses pasar. Mereka memandang deal ini tidak memberi ruang yang seimbang bagi pelaku industri Indonesia untuk bersaing secara adil. Beberapa analis menyatakan kesepakatan ini memberi AS akses yang lebih luas terhadap berbagai sektor strategis di Indonesia. Sementara itu, akses Indonesia ke pasar AS masih menghadapi regulasi yang ketat dan standar tinggi.
Akibatnya, para ekonom memprediksi defisit perdagangan Indonesia terhadap AS berpotensi meningkat jika tidak ada langkah korektif. Mereka mendorong pemerintah untuk segera menyusun strategi penyeimbang agar struktur perdagangan tidak semakin timpang.
Dampak pada Neraca Perdagangan Indonesia
Setelah kritik tersebut mencuat, perhatian publik beralih pada data konkret di lapangan. Setelah kesepakatan ini dirilis, data sementara menunjukkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS masih mencatat defisit. Padahal pemerintah berharap deal ini dapat mendorong nilai ekspor domestik, meningkatkan investasi, dan membuka lapangan kerja baru.
Harapan itu belum sepenuhnya terlihat dalam angka perdagangan terkini. Sebagian besar ekspor Indonesia ke AS masih didominasi komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan bahan baku industri. Produk bernilai tambah tinggi dari Indonesia masih sulit menembus pasar negeri Paman Sam karena persaingan dan regulasi yang ketat.
Sebaliknya, produk AS seperti barang elektronik, komponen mesin, serta produk pertanian terus memperluas pangsa pasar di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam struktur perdagangan kedua negara. Analis pasar menilai pola tersebut mencerminkan struktur produksi Indonesia yang masih bergantung pada komoditas sederhana.
Sementara itu, AS memanfaatkan keunggulan industri bernilai tinggi untuk memperkuat ekspor ke Indonesia tanpa hambatan berarti. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia perlu mempercepat transformasi industri agar dapat memperbaiki posisi tawar dalam hubungan dagang bilateral.
Industri Dalam Negeri dan Tantangan Kompetisi
Pelaku industri dalam negeri juga ikut mengkritik deal tersebut karena mereka merasa kalah tajam dalam persaingan pasar. Banyak pengusaha lokal yang tidak siap menghadapi gelombang produk impor dari AS yang masuk dengan harga bersaing dan promo yang agresif.
Sektor UMKM misalnya merasa tekanan yang lebih berat karena mereka tidak memiliki kapasitas produksi yang besar untuk menyaingi produk impor, terutama dari AS. Kondisi ini membuat beberapa pengusaha kecil harus menutup usaha atau merancang ulang strategi bisnis mereka agar tetap bertahan.
Selain itu, sebagian pelaku industri meminta pemerintah memberikan insentif yang lebih konkret untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Mereka menilai bahwa tanpa dukungan kebijakan yang kuat, produk Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan global.
Pemerintah Indonesia Upayakan Penyeimbangan
Menanggapi kritik yang berkembang, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus melakukan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Pemerintah ingin memastikan bahwa kesepakatan dagang ini dapat membawa manfaat lebih merata bagi kedua negara.
Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan meninjau aturan dan implementasi yang terkait dengan akses pasar, tarif, dan prosedur impor serta ekspor. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan internasional dan meminimalkan dampak negatif dari ketidakseimbangan saat ini.
Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa mereka akan meningkatkan program pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku industri, terutama sektor yang menghadapi tekanan impor. Program ini mencakup pelatihan peningkatan kualitas produk, bantuan pemasaran global, serta insentif tertentu untuk memperkuat kapasitas produksi.
Peluang dan Strategi untuk Masa Depan
Meski menghadapi kritik, para ekonom juga melihat beberapa peluang dari deal ini. Salah satu peluang utama adalah peningkatan investasi dari AS di sektor infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan di Indonesia. AS memiliki perusahaan besar yang siap berkolaborasi dalam proyek jangka panjang yang bisa menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi.
Selain itu, peluang kerjasama dalam sektor pendidikan dan penelitian juga dapat memberi nilai tambah bagi sumber daya Indonesia untuk meningkatkan kualitas talenta lokal yang dapat bersaing di pasar global.
Strategi ini akan membantu Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas primer tetapi juga membangun kapasitas produksi yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.
Penutup: Menata Kembali Hubungan Dagang RI-AS
Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat memang memberi ruang bagi hubungan ekonomi kedua negara berkembang lebih intensif. Namun, kritik mengenai ketidakseimbangan kesepakatan membuka peluang evaluasi dan perbaikan di masa depan.
Pemerintah Indonesia perlu terus menyusun strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, memperkuat industri lokal, dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika tujuan tersebut berjalan seiring dengan implementasi kesepakatan, deal dagang ini bukan lagi soal siapa yang menang, tetapi soal bagaimana kedua negara dapat tumbuh bersama dalam kerangka hubungan dagang yang adil dan saling menguntungkan.




