malangtoday.id – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi 2026 terus menguat. Buruh dari berbagai sektor memilih turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan. Mereka menilai pemerintah menetapkan UMP tanpa mempertimbangkan kondisi riil biaya hidup. Karena itu, buruh sepakat menggelar aksi nasional selama dua hari pada 29 dan 30 Desember.
Aksi ini bukan sekadar simbol. Buruh ingin menunjukkan keseriusan mereka dalam memperjuangkan upah layak. Mereka merasa kenaikan UMP tidak sejalan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Situasi ini mendorong buruh untuk bersatu dan menyuarakan tuntutan secara terbuka.
Selain itu, buruh menilai keputusan UMP justru memperlebar jarak antara pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya, banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi inilah yang memicu aksi besar di akhir tahun.
Lokasi dan Pola Aksi Dua Hari
Pada hari pertama, buruh akan berkumpul di pusat Jakarta. Mereka berencana bergerak menuju kawasan strategis pemerintahan. Massa aksi akan membawa aspirasi secara langsung dan tertib. Buruh ingin memastikan pemerintah mendengar suara mereka.
Memasuki hari kedua, jumlah peserta diperkirakan meningkat signifikan. Buruh dari wilayah penyangga Jakarta akan ikut bergabung. Mereka akan melakukan konvoi menuju titik aksi. Pola ini bertujuan memperkuat tekanan moral kepada pembuat kebijakan.
Dengan jumlah massa yang besar, buruh berharap pemerintah segera membuka ruang dialog. Mereka ingin pembahasan upah berjalan adil dan transparan. Oleh karena itu, aksi ini dirancang terstruktur dan berkelanjutan.
Alasan Buruh Menolak Penetapan UMP
Buruh menolak UMP 2026 karena nilai yang ditetapkan belum mencerminkan kebutuhan hidup layak. Harga pangan, transportasi, dan perumahan terus naik. Namun, upah tidak mengikuti kenaikan tersebut.
Selain itu, buruh menilai proses penetapan UMP berjalan sepihak. Mereka merasa pemerintah kurang melibatkan aspirasi pekerja. Padahal, kebijakan upah sangat memengaruhi kehidupan jutaan buruh.
Buruh juga menyoroti kesenjangan antarwilayah. Di beberapa daerah industri, biaya hidup jauh lebih tinggi. Namun, UMP justru berada di bawah kebutuhan riil. Kondisi ini membuat buruh semakin tertekan secara ekonomi.
Tuntutan yang Dibawa ke Jalan
Dalam aksi ini, buruh membawa tuntutan yang jelas dan terukur. Mereka meminta pemerintah merevisi UMP 2026 agar sesuai kebutuhan hidup layak. Buruh juga menuntut penyesuaian upah sektoral agar tidak merugikan pekerja industri.
Selain itu, buruh mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme penetapan upah. Mereka ingin proses yang terbuka dan berbasis data aktual. Dengan cara ini, keputusan upah dapat mencerminkan kondisi ekonomi nyata.
Buruh juga menegaskan bahwa perjuangan ini menyangkut masa depan pekerja. Mereka ingin upah yang mampu menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, tuntutan ini bersifat mendasar dan tidak bisa ditawar.
Langkah Lanjutan Selain Aksi Massa
Selain turun ke jalan, buruh menyiapkan langkah lanjutan. Mereka berencana menempuh jalur hukum untuk menantang keputusan UMP. Langkah ini bertujuan memperjuangkan keadilan secara konstitusional.
Buruh menilai jalur hukum penting untuk mengawal hak pekerja. Mereka ingin memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan sosial. Dengan kombinasi aksi massa dan langkah hukum, buruh berharap pemerintah merespons lebih serius.
Jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan, buruh membuka peluang aksi lanjutan. Mereka siap memperluas gerakan ke daerah lain. Tekanan ini diharapkan mampu mendorong perubahan kebijakan.
Dampak Aksi di Akhir Tahun
Aksi buruh pada 29–30 Desember berpotensi memengaruhi aktivitas publik. Kawasan pusat pemerintahan akan mengalami peningkatan mobilitas massa. Karena itu, buruh mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas.
Meski demikian, buruh menegaskan aksi berjalan damai dan tertib. Mereka ingin menyampaikan aspirasi tanpa merugikan pihak lain. Tujuan utama aksi ini tetap pada perbaikan kebijakan upah.
