malangtoday.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2026. Pengawasan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak aman.
Hasil pemeriksaan menunjukkan temuan besar. BPOM menemukan 56.027 produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan di berbagai daerah di Indonesia.
Temuan tersebut mencakup produk tanpa izin edar, produk kedaluwarsa, serta pangan dalam kondisi rusak. Produk tersebut beredar di ritel tradisional, ritel modern, gudang distributor, hingga platform e-commerce.
BPOM melakukan pemeriksaan di lebih dari seribu sarana distribusi pangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian tempat distribusi masih menjual produk yang tidak sesuai aturan.
BPOM Intensifkan Pengawasan Jelang Ramadan dan Lebaran
BPOM memperkuat pengawasan pangan setiap tahun menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Aktivitas perdagangan makanan meningkat tajam pada periode tersebut.
Lonjakan konsumsi membuat peredaran produk pangan semakin tinggi. Kondisi tersebut membuka peluang bagi produk ilegal atau tidak aman masuk ke pasar.
Karena itu BPOM melakukan pemeriksaan intensif di berbagai daerah. Tim pengawas memeriksa toko ritel, gudang distributor, hingga jalur distribusi impor.
Langkah ini membantu BPOM mendeteksi produk yang tidak sesuai standar keamanan. BPOM juga langsung mengamankan produk yang melanggar aturan.
Selain pengawasan di lapangan, BPOM juga menjalankan patroli siber. Tim pengawas memantau penjualan pangan ilegal melalui platform e-commerce.
Patroli tersebut menemukan ribuan tautan yang menjual produk pangan ilegal secara daring. Pemerintah kemudian menurunkan konten tersebut agar tidak merugikan konsumen.
Jenis Pelanggaran Pangan yang Paling Banyak Ditemukan
Hasil pengawasan menunjukkan beberapa jenis pelanggaran pangan yang sering muncul.
Pertama, produk pangan tanpa izin edar. Produk ini mendominasi hampir setengah dari total temuan.
Kedua, produk kedaluwarsa yang masih dijual di berbagai tempat. Produk tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Ketiga, pangan dalam kondisi rusak atau tidak layak konsumsi. Produk seperti ini biasanya tersimpan terlalu lama atau mengalami kerusakan saat distribusi.
Selain itu, BPOM juga menemukan beberapa produk impor yang tidak memiliki izin resmi. Sebagian produk tersebut masuk melalui jalur distribusi ilegal di wilayah perbatasan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi pangan masih menghadapi tantangan besar.
Lima Wilayah dengan Temuan Produk Terbanyak
BPOM juga mengidentifikasi sejumlah wilayah dengan temuan produk bermasalah paling tinggi.
Beberapa daerah mencatat jumlah temuan signifikan selama pengawasan Ramadan 2026.
Salah satu wilayah dengan temuan tertinggi yaitu Palembang yang mencatat lebih dari sepuluh ribu produk bermasalah.
Selain Palembang, BPOM juga menemukan banyak produk bermasalah di wilayah perbatasan. Daerah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara mencatat temuan yang cukup tinggi.
Wilayah lain dengan temuan besar termasuk beberapa daerah di Sulawesi serta kawasan distribusi pangan impor.
Daerah perbatasan menjadi titik rawan masuknya produk pangan ilegal. Banyak produk impor masuk melalui jalur tidak resmi sehingga tidak melewati proses pemeriksaan keamanan.
Produk Impor Ilegal Masih Dominasi Temuan
BPOM juga menyoroti produk impor ilegal yang beredar di pasar Indonesia.
Sebagian besar produk ilegal tersebut berasal dari negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Data pengawasan menunjukkan sekitar 70 persen produk impor ilegal berasal dari Malaysia.
Produk tersebut masuk melalui jalur tidak resmi di wilayah perbatasan. Pedagang kemudian menjual produk tersebut di pasar lokal tanpa izin edar resmi.
Jenis produk yang paling sering muncul meliputi minuman serbuk, permen, makanan ringan, bumbu, dan produk olahan lainnya.
Tanpa izin edar resmi, produk tersebut tidak menjalani pemeriksaan keamanan dari BPOM. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen.
BPOM Ambil Langkah Tegas Lindungi Konsumen
BPOM langsung mengambil tindakan setelah menemukan produk bermasalah.
Petugas mengamankan produk yang melanggar aturan. BPOM juga memerintahkan penarikan produk dari pasar.
Selain itu, BPOM menghancurkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Langkah ini bertujuan mencegah produk tersebut kembali beredar.
BPOM juga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, penghentian distribusi, hingga proses hukum.
Kepala BPOM menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mentolerir pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen.
Melalui pengawasan ketat, BPOM ingin memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang aman dan layak konsumsi.
Masyarakat Diminta Lebih Teliti Saat Membeli Pangan
BPOM juga mengajak masyarakat ikut berperan menjaga keamanan pangan. Konsumen perlu memeriksa produk sebelum membeli.
Masyarakat dapat menggunakan prinsip sederhana saat memilih makanan kemasan.
Periksa kemasan produk, label, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Langkah sederhana tersebut membantu konsumen menghindari produk berbahaya.
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan temuan produk mencurigakan kepada BPOM. Laporan tersebut membantu pemerintah memperkuat pengawasan pangan.
Melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, keamanan pangan nasional dapat terjaga dengan lebih baik.
