malangtoday.id – Kementerian Agama Republik Indonesia membenarkan bahwa TR, ibu tiri dari bocah NS (13) yang meninggal dunia di Sukabumi, berstatus sebagai aparatur sipil negara. TR tercatat bertugas di lingkungan Kemenag Kabupaten Sukabumi.
TR menjalankan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kalibunder dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Status tersebut menempatkannya sebagai bagian dari ASN yang terikat aturan disiplin dan kode etik ketat.
Pernyataan resmi disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar. Ia menegaskan bahwa kementerian telah menerima laporan resmi terkait keterlibatan TR dalam perkara pidana tersebut.
Proses Hukum Berjalan, Kemenag Serahkan ke Aparat
Kemenag menegaskan bahwa penanganan perkara pidana sepenuhnya berada di ranah aparat penegak hukum. Institusi tidak akan mencampuri proses pro-justisia yang sedang berjalan.
Thobib menyampaikan bahwa setiap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana otomatis melanggar disiplin kepegawaian. Konsekuensi administratif akan mengikuti putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Kemenag memilih mengikuti mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Sikap tersebut menunjukkan komitmen lembaga untuk menjaga integritas birokrasi tanpa mengintervensi proses penyidikan.
Ancaman Pemberhentian Tidak Hormat Sesuai UU ASN
Kemenag mengacu pada regulasi dalam Undang-Undang ASN terkait sanksi terhadap pegawai PPPK yang terbukti bersalah secara pidana. Aturan tersebut membuka ruang pemberhentian tidak hormat.
Thobib menegaskan bahwa jika pengadilan menyatakan TR bersalah, maka kementerian akan memutus hubungan kerja. Sanksi ini mencerminkan standar disiplin tinggi yang diterapkan pada aparatur negara.
Langkah tegas tersebut juga bertujuan menjaga kredibilitas institusi. Kemenag ingin memastikan bahwa setiap pegawai memegang prinsip moral dan hukum dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Status Kepegawaian dan Gaji Masih Berlaku
Analis Kepegawaian Kemenag Kabupaten Sukabumi, Irmansyah Marpaung, menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat penetapan tersangka secara resmi dari kepolisian.
Karena belum ada dokumen administratif yang masuk, TR masih tercatat aktif sebagai pegawai. Hak kepegawaiannya, termasuk gaji, tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kepegawaian mengikuti prosedur formal berbasis dokumen hukum. Perubahan status administratif akan dilakukan setelah ada kepastian hukum dari aparat.
Dampak Kasus terhadap Citra dan Pengawasan ASN
Kasus ini memicu sorotan publik terhadap pengawasan dan pembinaan ASN, khususnya di daerah. Kemenag menghadapi tantangan untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah kasus serius tersebut.
Institusi perlu memperkuat sistem pengawasan internal serta pembinaan etika bagi seluruh pegawai. Upaya preventif dapat menekan potensi pelanggaran disiplin di masa depan.
Perkara yang menimpa NS (13) bukan hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi tata kelola aparatur sipil negara. Kemenag menegaskan komitmen untuk menegakkan aturan dan memastikan setiap pelanggaran mendapat konsekuensi yang tegas.
Kasus dugaan penganiayaan terhadap NS di Sukabumi membawa implikasi hukum dan administratif bagi TR sebagai ASN Kemenag. Proses hukum terus berjalan, sementara kementerian menyiapkan langkah disipliner sesuai ketentuan perundang-undangan apabila kesalahan terbukti di pengadilan.
