Malangtoday.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah menyuntik Rp 50 triliun setiap tahun ke Indonesia Investment Authority (INA). Ide itu dia anggap sebagai cara memperkuat mesin investasi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan tegas. Dia menolak suntikan tersebut tanpa syarat. Purbaya menyebut usulan itu menarik, tetapi dana itu harus berpijak pada produktivitas, bukan sekadar mengalir ke instrumen pasif.
Luhut Usul Suntik dana ke INA
LLuhut menyatakan bahwa pemerintah dapat memindahkan dana yang “menganggur” di Bank Indonesia ke INA. Jika pemerintah mengalokasikan Rp 50 triliun tiap tahun, Luhut memperkirakan dana itu dapat “di-leverage” hingga Rp 1.000 triliun dalam lima tahun. Menurut Luhut, INA bisa menjadi “engine of growth” kedua setelah BPI Danantara.
Dia juga menyoroti bahwa peran APBN terhadap PDB relatif kecil (10–15 %), sehingga sektor swasta dan pengelolaan investasi yang agresif harus jadi tulang punggung pertumbuhan.
Purbaya Tolak Tanpa Syarat
Purbaya menyebut bahwa INA masih memiliki banyak dana menganggur yang belum dioptimalkan. Jika pemerintah hanya mendistribusikan dana ke obligasi atau deposito, maka dampaknya minimal. Ia bertanya, “Buat apa kami menyuntik jika itu hanya dialokasikan ke instrumen pasif?”
Lebih lanjut, Purbaya menyebut bahwa proposal dari INA belum muncul.
Evaluasi dan Implikasi
Pondasi penolakan Purbaya terletak pada efektivitas alokasi dana. Dia takut dana besar itu tidak menyentuh sektor produktif dan hanya “duduk” di instrumen keuangan.
Jika pemerintah tetap mendorong usulan seperti itu tanpa kerangka pengawasan dan target jelas, potensi pemborosan muncul. Di sisi lain, jika INA bisa menyusun rencana investasi konkret ke sektor energi, infrastruktur, teknologi, atau pengembangan sumber daya manusia, suntikan dana bisa berdampak nyata.
Namun tantangannya besar. INA harus membuktikan kemampuannya menarik investor asing, mengelola risiko, dan menyalurkan modal ke proyek yang menghasilkan pertumbuhan jangka panjang.
Penutup
Purbaya menolak usulan Luhut tanpa jaminan bahwa dana akan diarahkan produktif. Dia ingin dana pemerintah itu benar-benar mendorong pertumbuhan nyata, bukan sekadar menumpuk di instrumen keuangan.
Ke depan, INA harus mengajukan proposal investasi konkret. Pemerintah perlu menetapkan syarat dan mekanisme agar dana publik itu tidak sia-sia. Jika semua pihak serius, ide penyuntikan dana bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi — bukan beban baru.
